BLITAR (Lenteratoday) - Wakil Bupati Blitar (Wabup), Rahmat Santoso, membuktikan ucapannya akan memberikan 'reward' untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar dengan mencopot dari jabatan dan memutasinya.
Wabup Blitar menuturkan ini bukti reward untuk pejabat, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ini supaya para ASN di jajaran Pemkab Blitar bekerja dengan baik, melaksanakan amanah yang dipercayakan pimpinan dengan bertanggungjawab.
Sambil menunjukkan undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemkab Blitar pada Rabu (5/1/2022) di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN).
"Seperti reward untuk Kadis DLH, karena sudah bekerja dengan baik dan sekaligus menjadi atasan yang luar biasa. Hingga tidak perlu lapor pada bupati, wabup atau sekda. Maka diapresiasi dan diberikan reward," jelas orang nomor dua di Kabupaten Blitar, Kamis (6/1/2022).
Reward diberikan pada Kadis DLH, M Krisna Triatmanto yaitu dicopot dari jabatannya dan dimutasi, menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip.
Selain Krisna, juga ada 5 pejabat Eselon 2 lainnya yang dimutasi yakni Achmad Cholik sebelumnya Kepala BPBD, menggantikan posisi Krisna menjadi Kadis DLH.
Kemudian Tavip Wiyono juga dicopot dari Kepala Disperindag menjadi Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik. Selanjutnya Kemudian posisinya digantikan Kadis P2KB dan P3A Eka Purwanta. Kursi jabatan yang ditinggalkan Eka, diisi oleh Herman Widodo sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terakhir A Cunanto dari Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur, menjadi Inspektur pada Inspektorat.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Mahadin mengatakan ada 6 orang Pimpinan Tinggi Pratama yang dirotasi. Selain itu, ada beberapa pejabat administratif yang dilantik. Ini karena ada perubahan struktur organisasai di lingkungan inspektorat. "Sesuai Perbup No. 68 tahun 2021 yang semula menggunakan pendekatan perwilayah kini menjadi pembidangan," katanya.
Pergeseran pejabat atau mutasi adalah hal biasa, di lingkungan pemerintahan. Ini menjadi salah satu strategi pimpinan daerah, untuk meningkatkan akselerasi kinerja atau pengabdian kepada masyarakat. "Tentunya, rotasi pejabat ini melalui beberapa rangkaian misalnya saja evaluasi kinerja ASN," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wabup Rahmat saat menjadi saksi pada sidang gugatan class action warga pada PT Greenfields 30 Desember 2021 lalu. Mendapatkan fakta jika selama ini sejak 2020 sampai November 2021, pihak DLH Kabupaten Blitar melakukan pemeriksaan air sungai dekat Greenfields. Namun tidak pernah dilaporkan kepada Bupati, Wabup maupun Sekda Blitar. Sesuai hasil koordinasi Wabup Rahmat dengan Bupati Blitar, ternyata selama ini tidak pernah dilaporkan adanya pemeriksaan rutin air sungai di sekitar Greenfields.
Oleh karena itu, sore setelah sidang Bupati Blitar, Rini Syarifah, dan Wabup Rahmat, memanggil Sekda, Izul Marom dan Kepala BKPSDM, Mashudi langsung menggelar rapat membahas adanya fakta tersebut.
Hasilnya, dengan nada tinggi sesuai kesepakatan dengan Bupati Rini hasil rapat sore ini, Wabup Rahmat menegaskan akan memberikan reward kepada Kepala DLH Kabupaten Blitar, M Krisna Triatmanto dan Kabid Wasdal FX Gunarti, karena telah "bekerja dengan baik". Mereka mengambil kebijakan sendiri dan tidak melaporkan kepada atasan yaitu bupati, wabup atau sekda, tapi justru melaporkan kepada pihak Greenfields tegasnya. (*)
Reporter : Arief Sukaputra
Editor : Lutfiyu Handi
