JAKARTA (Lenteratoday) -Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menghadapi krisis terbesar sejak berkuasa 2,5 tahun lalu.
Sosok populis yang penuh kontroversi itu didesak mundur setelah meledaknya skandal pesta-pesta alkohol di Downing Street, kediaman resmi perdana menteri, ketika Inggris sedang dalam lockdown Covid-19
Dalam pernyataan terbarunya saat sesi tanya jawab di parlemen, Rabu (19/1/2022), Boris Johnson menegaskan, dia tidak berencana mengundurkan diri.
PM Inggris yang akrab dipanggil Boris itu memilih menunggu hasil investigasi internal yang sedang dilakukan oleh pejabat senior kabinet Sue Gray.
Pesta minuman keras (miras) bukan hanya terjadi sekali melainkan berkali-kali pada Mei 2020, perayaan Natal 2020, dan musim semi April 2021.
Memperuncing kecaman terhadap Johnson, pesta-pesta ini disebut dihadiri oleh puluhan orang. Misalnya, pada pesta kebun 20 Mei 2020 diduga ada 30-40 yang meramaikan acara.
Bahkan, pesta juga digelar sehari sebelum pemakaman Pangeran Philip, suami Ratu Elizabeth II yang wafat pada April 2021.
Ketika Ratu Elizabeth II harus duduk sendiri menjaga jarak di bangku Kastil Windsor sambil meratapi suaminya, para staf Downing Street menggelar dua pesta dengan DJ memainkan musik dansa untuk melepas keluarnya Direktur Komunikasi James Slack.
Boris Johnson kemudian meminta maaf kepada Ratu Elizabeth II setelah bocornya pesta tersebut.
Masa depan karir politik Boris Johson
Setelah mengantarkan Partai Konservatif meraih kemenangan telak pada pemilu 2019, Boris Johnson yang merupakan arsitek Brexit menjadi aset elektoral penting partai tersebut.
Popularitas Boris Johnson tinggi di mata pemilih kelas pekerja di Inggris Utara yang terpikat oleh retoriknya yang mengecam globalisasi, perdagangan bebas, dan keanggotaan Inggris di Uni Eropa.
Pemilih-pemilih ini sebelumnya adalah loyalis setia Partai Buruh.
Keberhasilannya ini membuat tidak sedikit yang meramal Johnson akan berkuasa cukup lama.
Politisi berusia 57 tahun itu juga berhasil meloloskan kesepakatan Brexit, hal yang gagal dicapai oleh pendahulunya, Theresa May.
Namun, hanya dalam 30 bulan, peruntungan politik alumnus universitas bergengsi Oxford ini berubah 180 derajat.
Sosok yang terkenal dengan rambut acak-acakannya tersebut mulai dilihat sebagai titik lemah partai.
Parlementarian Konservatif terutama yang terpilih pada pemilu 2019 khawatir akan kehilangan kursinya pada pemilu berikutnya yang harus digelar paling lambat Mei 2024.
Sebagian khawatir Konservatif akan kalah jika masih dipimpin Johnson. Kecemasan ini tidak berlebihan.
Elektabilitas partai yang identik dengan warna biru itu anjlok hampir 15 persen sejak skandal pesta terkuak pada awal Desember.
Partai Buruh saat ini konsisten memimpin dengan dua digit.
Popularitas Boris Johnson juga merosot drastis di mana tingkat kepuasan terhadapnya menyentuh minus 42 persen.
Sebanyak dua pertiga pemilih menilai Boris Johnson sebaiknya meletakan jabatannya.
Jika Johnson bersikeras menolak mundur, parlementarian Konservatif dapat mengajukan mosi tidak percaya melalui komite partai. Diperlukan 15 persen atau 54 dari 359 parlementarian menuliskan surat bahwa mereka sudah kehilangan kepercayaan terhadap perdana menteri yang juga pemimpin partai.
Laporan sejumlah media Inggris menyebutkan, jumlah surat yang dikirim sudah mendekati 54 dengan 20 parlementarian angkatan 2019 yang sedang bergerilya untuk melancarkan kudeta politik menggulingkan Johnson.
Boris Johnson harus angkat kaki dari Downing Street jika gagal memenangi mosi tidak percaya, tetapi bila menang posisinya tidak dapat ditantang selama setahun ke depan.
Sosok yang kerap dibandingkan dengan mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump itu sudah membuktikan berkali-kali sama seperti Trump, yang berhasil melewati krisis demi krisis politik.
Menteri Keuangan Rishi Sunak dan Menteri Luar Negeri Liz Truss menjadi dua calon terkuat PM baru Inggris jika Boris Johnson lengser (*)
.jpg)
