KEDIRI (Lenteratoday) - Pemkot Kediri melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan stunting. Diantaranya dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Bulan Timbang, Rabu (26/1/2022) di Ruang Joyoboyo Balikota Kediri.
Kepala Dinkes Kota Kediri, Fauzan Adima, mengatakan bahwa Rakor tersebut diselenggarakan agar peserta memahami dan mengimplementasikan kegiatan dalam mencegah stunting serta menghadapi bulan timbang pada Februari 2022 mendatang.
Tahun 2020, tingkat stunting di Kota Kediri mencapai 12,79 persen. Angka tersebut terus ditekan Dinkes melalui penerapan prosedur program pemerintah, seperti melaksanakan penimbangan rutin Bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan (prokes) selama pandemi belum usai.
“Melalui penimbangan itu kan kita punya data yang valid, selanjutnya kita analisis dan evaluasi terkait angka stunting lalu kita tentukan program yang tepat,” jelas dr Fauzan Adima.
Langkah tersebut selaras dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI terkait gizi, yaitu: mempercepat pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, memperbaiki pola asuh keluarga, serta memperbaiki fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Atensi pemerintah terhadap kasus stunting menjadikan penurunan stunting sebagai proyek prioritas pemerintah.
Pemkot Kediri telah menentukan arah kebijakan terkait penanganan stunting, yakni arah kebijakan selaras dengan RPJMN 2020-2024, diantaranya dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Kemudian, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care), serta peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Selain itu, Pemkot Kediri juga berupaya melakukan peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan pengendalian penyakit; penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
Dalam sambutannya, dr. Fauzan menjelaskan stunting bisa dicegah melalui 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang optimal. “1.000 HPK itu berupa pemberian gizi yang tepat ditambah pencegahan penyakit, sehingga dihasilkan tumbuh kembang optimal, sama saja dengan mencegah stunting,” jelasnya.
Ditambahkan, penurunan stunting memerlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan melalui delapan aksi konvergensi dan integrasi di daerah. Yaitu pertama, Bappeda melakukan analisis situasi di daerah; kedua, Bappeda melaksanakan proses penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis situasi; ketiga, Sekda mengadakan forum musyawarah antar-kader kesehatan, masyarakat, dengan pemerintah daerah melalui Kegiatan Rembuk Stunting.
Aksi keempat, penerbitan Perwal tentang Peran Desa; kelima, pemerintah melakukan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM); keenam, sistem manajemen data oleh Bappeda; ketujuh, Dinkes menggalakkan kegiatan pengukuran dan publikasi stunting; dan delapan, Sekda dan Bappeda me-review kinerja tahunan program penurunan stunting. (*)
Reporter: Gatot Sunarko
Editor : Lutfiyu Handi
