SURABAYA (Lenteratoday) – Permasalahan banjir di Surabaya Barat masih kerap terjadi, salah satunya berada di Kecamatan Asemrowo. Terlebih wilayah Asemrowo menjadi salah satu kawasan di Surabaya Barat yang menjadi langganan banjir saat musim hujan.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti., S.Si menyatakan tak ingin terobosan yang digagas warga setempat itu menguap begitu saja. Menurutnya pembangunan bozem Tambak Dalam sebuah solusi dan harus direalisasikan. Sehingga mencegah langganan banjir yang kerap bertahun-tahun menghantui warga Asemrowo.
“Jangan jadi wacana, kalau hanya wacana berarti tidak ada hasilnya. Bagaimana pun bozem itu merupakan solusi. Bahkan dapat dikatakan satu-satunya solusi mencegah banjir di Asemrowo. Sekalipun ditata (drainasenya) kalau jalur air tidak ada itu sama saja.” tegas Reni di lokasi bozem, Jumat (28/01/22).
Reni Astuti terjun langsung ke lokasi melihat dari dekat kondisi riil Asemrowo. Hal ini dilakukan menindaklanjuti aduan 6 ketua LPMK di wilayah Surabaya Barat, termasuk LPMK Asemrowo, Senin lalu (24/1).
Dia tak sendiri, sidak tersebut dihadiri oleh ketua Fraksi PKS Surabaya Cahyo Siswo Utomo, camat Asemrowo, Bambang Udi Ukoro, Lurah Asemrowo, Masrufah, dan ketua LPMK Asemrowo, Moch Widodo.
“Asemrowo ini kan areanya jauh dari tengah kota, kita berharap wilayah di sini juga mendapat perhatian, karena yang bermukim di sini termasuk warga Surabaya juga. Oleh karena itu, lurah, camat, dan dinas PU kita harapkan juga memperhatikan semua wilayah yang berpotensi banjir dan yang belum tertangani secara utuh," kata Reni.
Reni juga berpesan, adanya pergantian kepala dinas jangan sampai mengganggu rencana strategis dalam upaya pengendalian banjir.
“Jika kemudian rencana bozem ini sebagai solusi strategis di masa pimpinan dinas PU Bu Erna, ya jangan kemudian saat berganti kepala dinas, rencana itu berubah, harus ada keberlanjutan,” imbuh Reni.
Menurut Cahyo, program pengendalian banjir merupakan urusan wajib bagi pemkot dan harus diprioritaskan. Apalagi belakangan ini, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi sangat getol turun lapangan saat pusat kota kebanjiran.
“Sesuai dengan visi pemkot menjadikan Kota Surabaya yang maju, humanis, dan keberlanjutan, maka ketiga kata kunci itu harusnya juga ada di Kecamatan Asemrowo ini," kata Cahyo.
"Bagaimana pembangunan yang ada itu harus berkelanjutan. Lalu humanis yang salah satu indikatornya kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, yakni jalan dan banjir. Begitu pula indikator kemajuan yang dapat dilihat dari sejauh mana pembangunannya,” ujar Cahyo.
Ketua LPMK, Asemrowo Moch Widodo menerangkan, dengan adanya bozem di Tambak Dalam, nantinya dapat mencegah banjir yang kerap melanda di tiga RW, di antaranya RW 5, RW 6, dan RW 8.
Sementara itu, Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Windhu menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan rencana pembangunan bozem Tambak Dalam. Kendati pemkot disebut memiliki anggaran untuk merealisasikan, namun belum dianggarkan dalam APBD 2022.
“Untuk sementara belum bisa memastikan, tetapi kita siap jika diminta untuk normalisasi saluran, sebagai salah satu langkah mencegah banjir,” tutup Windhu.
Reporter: Ryan R R
Kerap Banjir di Asemrowo, DPRD: Optimalisasi Bozem Tambak Dalam
SURABAYA (Lenteratoday) – Permasalahan banjir di Surabaya Barat masih kerap terjadi, salah satunya berada di Kecamatan Asemrowo. Terlebih wilayah Asemrowo menjadi salah satu kawasan di Surabaya Barat yang menjadi langganan banjir saat musim hujan.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti., S.Si menyatakan tak ingin terobosan yang digagas warga setempat itu menguap begitu saja. Menurutnya pembangunan bozem Tambak Dalam sebuah solusi dan harus direalisasikan. Sehingga mencegah langganan banjir yang kerap bertahun-tahun menghantui warga Asemrowo. (28/01/22)
“Jangan jadi wacana, kalau hanya wacana berarti tidak ada hasilnya. Bagaimana pun bozem itu merupakan solusi. Bahkan dapat dikatakan satu-satunya solusi mencegah banjir di Asemrowo. Sekalipun ditata (drainasenya) kalau jalur air tidak ada itu sama saja.” tegas Reni di lokasi bozem.
Reni Astuti terjun langsung ke lokasi melihat dari dekat kondisi riil Asemrowo. Hal ini dilakukan menindaklanjuti aduan 6 ketua LPMK di wilayah Surabaya Barat, termasuk LPMK Asemrowo, Senin lalu (24/1).
Dia tak sendiri, sidak tersebut dihadiri oleh ketua Fraksi PKS Surabaya Cahyo Siswo Utomo, camat Asemrowo, Bambang Udi Ukoro, Lurah Asemrowo, Masrufah, dan ketua LPMK Asemrowo, Moch Widodo.
“Asemrowo ini kan areanya jauh dari tengah kota, kita berharap wilayah di sini juga mendapat perhatian, karena yang bermukim di sini termasuk warga Surabaya juga. Oleh karena itu, lurah, camat, dan dinas PU kita harapkan juga memperhatikan semua wilayah yang berpotensi banjir dan yang belum tertangani secara utuh," kata Reni.
Reni juga berpesan, adanya pergantian kepala dinas jangan sampai mengganggu rencana strategis dalam upaya pengendalian banjir.
“Jika kemudian rencana bozem ini sebagai solusi strategis di masa pimpinan dinas PU Bu Erna, ya jangan kemudian saat berganti kepala dinas, rencana itu berubah, harus ada keberlanjutan,” imbuh Reni.
Menurut Cahyo, program pengendalian banjir merupakan urusan wajib bagi pemkot dan harus diprioritaskan. Apalagi belakangan ini, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi sangat getol turun lapangan saat pusat kota kebanjiran.
“Sesuai dengan visi pemkot menjadikan Kota Surabaya yang maju, humanis, dan keberlanjutan, maka ketiga kata kunci itu harusnya juga ada di Kecamatan Asemrowo ini," kata Cahyo.
"Bagaimana pembangunan yang ada itu harus berkelanjutan. Lalu humanis yang salah satu indikatornya kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, yakni jalan dan banjir. Begitu pula indikator kemajuan yang dapat dilihat dari sejauh mana pembangunannya,” ujar Cahyo.
Ketua LPMK, Asemrowo Moch Widodo menerangkan, dengan adanya bozem di Tambak Dalam, nantinya dapat mencegah banjir yang kerap melanda di tiga RW, di antaranya RW 5, RW 6, dan RW 8.
Sementara itu, Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Windhu menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan rencana pembangunan bozem Tambak Dalam. Kendati pemkot disebut memiliki anggaran untuk merealisasikan, namun belum dianggarkan dalam APBD 2022.
“Untuk sementara belum bisa memastikan, tetapi kita siap jika diminta untuk normalisasi saluran, sebagai salah satu langkah mencegah banjir,” tutup Windhu.
Reporter: Ryan Rizky | Editor : Endang Pergiwati
