BLITAR (Lenteratoday) - Diam - diam Wakil Bupati Blitar berupaya mencari solusi, terkait pembangunan infrastruktur yang dikeluhkan warga Blitar Selatan. Hingga berhasil mendapat bantuan dari Kementerian PUPR pusat untuk perbaikan jalan dan irigasi, dengan nilai total Rp 1,8 triliun.
Hal ini terungkap saat Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso, menjawab keluhan dan aspirasi perwakilan warga Blitar Selatan, yang disampaikan dalam dialog bersama Pemkab Blitar dan Forkopimda serta OPD terkait di Pendopo Sasana Adi Praja (SAP) Kantor Bupati Blitar, Kanigoro.
"Surat bantuan dari Kementerian PUPR sudah turun akhir Desember 2021 atau awal Januari 2022, silahkan di cek pada dinas terkait," ujar Wabup Rahmat dihadapan perwakilan warga saat dialog, Kamis (3/2/2022).
Tampak hadir juga dalam dialog tersebut Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito; Kapolres Blitar AKBP Adhitya Panji Anom; Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Didin Nasrudin Darsono;
Kepala Bakesbangpol Budi Hartawan; Kasatpol PP Rustin.
Lebih lanjut Wabup Rahmat menjelaskan kalau mengandalkan APBD Kabupaten Blitar untuk perbaikan infrastruktur tidak mampu. Maka perlu dilakukan inovasi, dengan mencari sumber dana lainnya baik dari provinsi maupun pusat.
"Dalam APBD 2022 ini sudah dianggarkan untuk infrastruktur totalnya Rp 30,9 miliar dan irigasi di Dinas Pertanian sebesar Rp 18 miliar, jelas tidak mencukupi kalau harus diperbaiki semuanya," jelasnya.
Orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini mengungkapkan, kemampuan anggaran APBD memang minim. Bahkan anggaran DPRD Kabupaten Blitar pun terpangkas untuk mencukupi kebutuhan program pembangunan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan Covid-19.
"Kondisi ini bukan hanya dihadapi Kabupaten Blitar saja, tapi seluruh daerah di Indonesia. Tapi saya tidak diam dan terus bekerja, berusaha mencari anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Blitar," ungkapnya.
Oleh karena itu, Wabup Rahmat berusaha mencari bantuan ke pusat, melalui bantuan kenalan, kolega, dan jaringannya. Hingga bisa bertemu langsung dengan Kementrian PUPR dan Dirjen di pusat.
"Pengajuan kita (Pemkab Blitar) sebesar Rp 2,4 triliun, tapi disetujui Rp 1,8 triliun dan diberikan bertahap. Bantuan ini dikelola dan dikerjakan seluruhnya oleh pusat, Kabupaten Blitar hanya menerima manfaatnya. Tahap awal ini diberikan sebesar Rp 400 miliar, untuk perbaikan infrastruktur dan irigasi berupa embung di Blitar Selatan," tandasnya.
Sebelumnya perwakilan warga Blitar Selatan dengan koordinatornya Sutarto menyampaikan dialog atau audiensi ini bertujuan menyampaikan keluham dan aspirasi, serta minta tidak ada ketimpangan pembangunan antara Blitar Selatan dan Blitar Utara.
Salah satu perwakilan warga dari Kecamatan Sutojayan, Achmad Dardiri, menuturkan ada beberapa hal yang ingin disampaikan diantaranya soal infrastruktur jalan menuju destinasi wisata, teknologi pengairan yang lebih inovatif, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. "Padahal potensi di Blitar Selatan, apalagi dengan adanya Jalur Lintas Selatan (JLS) sangat besar," ujar Dardiri.
Meskipun di Blitar Selatan yang berada di selatan Sungai Brantas hanya 7 kecamatan, tapi wilayahnya mencapai sekitar 43,2% dari total luas Kabupaten Blitar. Maka Dardiri yang juga mantan anggota DPRD Kabupatem Blitar ini menginginkan adanya rekapitulasi pembangunan di Blitar selatan, untuk mengetahui sejauh mana efektifitas alokasi anggaran yang diberikan.
"Agar diketahui perbandingan anggaran untuk Blitar Selatan dan Utara, jangan hanya membandingkan jumlah kecamatan di utara ada 15 kecamatan tapi juga luas wilayah," pungkasnya.
Demikian juga Santo, perwakilan warga Kecamatan Binangun, juga mengeluhkan soal kerusakan jalan yang berdampak pada layanan kesehatan. Karena RSUD Ngudi Waluyo di Kecamatan Wlingi, dengan kondisi jalan yang rusak harus ditempuh lebih dari 30 menit. "Kalau ada kondisi darurat, kasian pasiennya. Selain jalan rusak, juga perlu sarana kesehatan untuk wilayah Blitar Selatan," bebernya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito juga menanggapi terkait keluhan warga Blitar Selatan ini, kalau saat ini memang ada keterbatasan anggaran dan perintah dari pusat yg sifatnya mandatori dan harus dilaksanakan.
"Dengan kekuatan APBD Tahun 2022 Rp 2,3 triliun dan PAD Rp 350 miliar, sementara anggaran mandatoris yang harus dialokasikam untuk kesehatan 10%, pendidikan 20%, inspeltorat 1% dan covid 13% dan P3K yakni pegawai dibutuhkan anggaran Rp 200 miliar lebih," beber politisi dari PDIP ini.
Sehingga anggaran untuk pembangunan, adalah sisa anggaran setelah semua kebutuhan terpenuhi. Maka ditambahkan Suwito memang sepakat dibutuhkan inovasi, baik untuk mencari sumber anggaran diluar APBD juga inovasi dalam mengatur keuangan. "Agar program pembangunan bisa tetap terlaksana, dengan hasil atau mamfaat sebesar-besarnya," imbuhnya. (*)
Reporter : Arief Sukaputra
Editor : Lutfiyu Handi
