JAKARTA (Lenteratoday) - Sekjen Partai PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kembali menganggapi wacana soal penundaan Pemilu 2024. Namun ia menegaskan partainya tak pernah terpikir soal menunda Pemilu.
Bahkan Hasto mengatakan, membantu mengatasi pandemi Covid -19 lebih penting ketimbang berkhayal menunda Pemilu 2024. Menurutnya, PDIP akan taat pada konstitusi serta tidak ingin mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.
"Bagi PDI Perjuangan lebih prioritaskan praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana Pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri kecil rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan pemilu," kata Hasto kepada wartawan, Senin (28/2/2022).
Ia mengatakan, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia.
Sebelumnya, Pemerintah dan DPR menyatakan sepakat akan menyelenggarakan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Febuari mendatang.
"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat akan menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Febuari 2024," katanya lagi.
Ia menyampaikan, tingginya kepercayaan terhadap Pemerintah seharusnya hal tersebut menjadi bagian dari legacy Presiden Jokowi yang dikenal sangat kompeten.
"Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan," ungkapnya.
Kata dia, terhadap usulan pertimbangan penundaan akibat biaya Pemilu yang tinggi, PDIP menegaskan bahwa tingginya biaya Pemilu akibat penerapan sistem proporsional daftar terbuka.
"Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp 3,7 triliun," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, PDIP ingin Jokowi dapat mengukir berbagai legacy untuk Indonesia, baik dalam pembangunan infrastruktur, kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan kepemimpinan di G20.
"PDI Perjuangan mendukung Pemerintahan Jokowi-KH. Maruf Amien untuk bisa menghadapi situasi dan tantangan yang muncul karena pandemi Covid ini dan membangkitkan serta memulihkan perekonomian nasional. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama kita," imbuh dia.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.
Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.
"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Reporter : Ashar | Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
