Perjuangkan Kader Kesehatan, DPRD Surabaya Pastikan Honor Selama Dua Bulan Segera Diterima

SURABAYA (Lenteratoday) – Pemulihan kondisi saat in menempatkan kader kesehatan sebagai pihak yang memiliki peran penting. Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya pun berkomitmen akan terus mendampingi kader kesehatan dalam bertugas. Terlebih setelah isu pemecatan kader kesehatan yang akan diubah menjadi Kader Surabaya Hebat.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khatimah mengatakan, pihaknya melakukan beberapa upaya untuk mendampingi total 47699 kader kesehatan di Surabaya, di antaranya Komisi D memastikan honorarium diterima kader yang bekerja bersama Pemerintah Kota Surabaya.

”Sebab sejak Januari, honor atau insentif kader belum diterima,” papar Khusnul ketika dihubungi pada Jumat (4/3).

Khusnul memastikan, Komisi D DPRD Kota Surabaya akan terus mengawal suara kader. Salah satunya yang meminta Pemkot Surabaya segera mentransfer honor selama 2 bulan.

”Jangan sampai kader ini sudah bekerja bersama Pemerintah Kota Surabaya, tapi honornya nggak didapatkan. Kami akan terus bergerak dan mendampingi kader,” kata Khusnul Khatimah.

Selain itu lanjut dia, Komisi D DPRD Kota Surabaya sedang melakukan kajian tugas kader. Dia berharap tugas yang diemban kader kesehatan proporsional.

”Kami melakukan kajian agar beban kerja proporsional. Jadi jangan sampai honor Rp 400.000, beban kerjanya terlalu berat,” terang Khusnul Khatimah.

Beberapa kali Komisi D turun ke lapangan untuk menemui kader kesehatan dan masyarakat. Hal-hal yang dikeluhkan tak jauh berbeda satu sama lain.

”Beban kerjanya ya. Karena ibu-ibu kader ini harus input data di aplikasi Sayang Warga. Menu (di aplikasi) itu tumpang tindih. Itu juga ada data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang harus diinput. Sementara data MBR juga diinput RT RW,” urai Khusnul Khatimah.

Dia menjelaskan, kendala yang sering dikeluhkan kader kesehatan adalah masalah server. Sebab, bila semua kader mengakses aplikasi, server menjadi lemot.

”Sehingga kami dampingi kader, kami ajari cara dan sistem aplikasi yang jadi tugas itu,” kata Khusnul Khatimah.

Selama ini, menurut dia, kader kesehatan mengemban tugas yang berlipat ganda. Mulai dari menemani warga, menginput data, hingga mengantar ke rumah sakit.

”Jadi tugas harus proporsional. Jangan sampai nggak sesuai dengan honornya,” ucap Khusnul Khatimah.

Selanjutnya, Komisi D DPRD Kota Surabaya melakukan pendampingan call center puskesmas. Selama ini, puskesmas menaungi kader kesehatan.

”Ketika ada isu yang membingungkan, kader kesehatan tanya ke puskesmas. Komisi D DPRD Kota Surabaya mendampingi kanal call center di puskesmas. Sehingga kader tidak dibiarkan kebingungan,” papar Khusnul Khatimah.(Adv)

Reporter : Rahmad Suryadi | Editor : Endang Pergiwati