PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Beberapa waktu lalu sempat diramaikan dengan isu adanya investasi bodong. Selain itu kasus pinjaman online yang memakan banyak korban, terutama masyarakat menengah kebawah yang sedang terdesak menjadi target para oknum.
Terkait hal ini, Wakil Ketua I Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Ruselita, berpendapat untuk dapat menekan angka penipuan yang kerap terjadi selama ini, pemerintah diharapkan bisa memperluas layanan keuangan bagi masyarakat. Jika layanan keuangan semakin diperluas, maka ruang gerak jasa-saja ilegal ini akan menjadi sempit.
"Melalui perluasan layanan tersebut menjadi salah satu upaya mitigasi terhadap tindakan penipuan berbasis layanan keuangan, yang kini modusnya kian bervariasi seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi," papar Ruselita, Selasa (15/3/2022).
Sementara itu ia mengatakan, pemerintah dapat memperluas akses layanan keuangan masyarakat melalui koperasi, pembiayaan ultra mikro, kredit usaha rakyat atau layanan lainnya dengan suku bunga yang lebih rendah.
"Namun layanan keuangan tersebut tentunya harus didukung pihak perbankan, dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang terbantu," terangnya.
Selanjutnya Ruselita berharap pemerintah daerah bisa lebih menggencarkan dan aktif dalam mensosialisasikan serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Khususnya terkait layanan keuangan ilegal yang ditawarkan baik melalui media elektronik, cetak, online, maupun media sosial.
Untuk mengantisipasi hal tersebut sehingga tidak terus terulang kembali, perlu tindakan dari pemerintah dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi.
"Penipuan berkedok investasi, pinjol, atau sejenisnya sudah banyak memakan korban, terlebih justru pada masyarakat yang tengah dalam kesusahan, karena itu harus ada upaya antisipasi atau pencegahan," pungkasnya.
Reporter : Novita | Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
