Koalisi Seniman Surabaya Tuntut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Copot Jabatan

SURABAYA (Lenteratoday) – Terkait dihapusnya penghargaan seniman Jawa Timur dan tali asih, dan kini berganti menjadi Apresiasi Seniman Jawa Timur dan Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Juru Pelihara Cagar Budaya Jawa Timur, menimbulkan reaksi dari para seniman Jawa Timur. Pasalnya, pengelolaan dana apresiasi dan tunjangan kehormatan tersebut tidak melibatkan lembaga representatif yang mewakili seniman / Budayawan di tingkat kota maupun provinsi.  

Menanggapi hal tersebut, Koalisi Seniman Surabaya melakukan unjuk rasa yang bertajuk Dalang Gombal yaitu gerakan seniman dan partisipan yang prihatin atas kondisi para seniman Surabaya yang makin terabaikan dengan pengelolaan kebijakan kesenian oleh pemerintah provinsi melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Aksi arak-arakan dan performing art di trotoar depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Rabu (13/4/2022) merupakan aksi simbol matinya empati atas kesewenangan Kepala Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Sinarto, S.kar, M.M. Tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini adalah segera dicopotnya Sinarto dari jabatan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, sebab para seniman menganggap bahwa ia tidak kapabel dan tidak memiliki empati terhadap para seniman.

Juru Bicara Koalisi Seniman Surabaya, Luhur Kayungga saat ditemui usai kegiatan aksi menjelaskan bahwa terdapat ketidakjelasan dan transparansi yang ditutupi oleh pihak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

“Kami sudah turun jalan selama 2 tahun, sejak peralihan kepala Dinas yang baru banyak hal yang berubah. Sebelumnya, kami sangat mengapresiasi program penghargaan seniman Jawa Timur dan tali asih, tetapi sekarang ditiadakan, diubah dengan Apresiasi Seniman Jawa Timur dan Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Juru Pelihara Cagar Budaya Jawa Timur yang tiada kejelasan,” ucap Luhut.

Unjuk rasa ini didasari atas sikap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, selama tiga tahun terakhir, telah merusak tatanan dan mekanisme yang telah digagas dan dilaksanakan oleh tokoh-tokoh seniman/ budayawan bersama para gubernur pendahulu, sejak era Basofi Sudirman, Imam Utomo, Soekarwo.

“Penataan sudah amburadul, dana Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Juru Pelihara Cagar Budaya konon dibagikan kepada 1000 orang, kami perlu transparansi. Di sini teman-teman hanya ratusan orang, satu pun tidak ada yang kesenggol,” tegas Luhur.

Jika suara seniman tidak juga digubris, Koalisi Seniman Surabaya tidak akan berhenti melakukan aksi turun jalan. ”Kami akan terus menuntut, baik aduan kepada DPRD atau petinggi-petinggi pemerintahan, dan teman-teman seniman juga akan terus turun jalan,” pungkas Luhur.

Reporter : Miranti Nadya | Editor : Endang Pergiwati