Pemkab Blitar Berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Soal Dana Hibah Peningkatan Jalan Brongkos - Jolosutro

BLITAR (Lenteratoday) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, dalam rangka peningkatan kualitas jalan Brongkos-Jolosutro. Sebagai upaya mendukung investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Pabrik Gula PT Rejoso Manis Indo (RMI), yang menjadi proyek strategis pemerintah dalam menjamin kebutuhan dan ketersediaan gula nasional.

Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso menuturkan Pemkab Blitar terus berupaya melakukan terobosan dan inovasi, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Blitar. "Jadi Bupati dan Wakil Bupati tidak diam saja, kami terus berusaha untuk mencari solusi kerusakan jalan  di Kabupaten Blitar," tutur Wabup Rahmat, Senin(9/5/2022).

Lebih lanjut, orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan berkoordinasi dengan Kementrian PUPR, untuk peningkatan tuas jalan Brongkos-Jolosutro.

"Sebagai upaya mendukung Penanaman Modal Asing (PMA) yaitu PT RMI, yang menjadi proyek strategis pemerintah dalam menjamin kebutuhan dan ketersediaan gula nasional," jelasnya sambil mengaku sedang dalam perjalanan ke Jakarta untuk bertemu Sekjen Kementerian PUPR.

Sebelum bertolak ke Jakarta, siang tadi Wabup Rahmat telah menggelar rapat bersama Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, serta beberapa kepala OPD terkait diantaranya Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar Dicky Cubandono, Kepala Bappeda Kabupaten Blitar Jumali dan Kepala Dinas Kominfo Eko Susanto.

Terkait kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut, diakui Wabup Rahmat kalau Pemkab Blitar pernah membuat usulan ke Kementerian PUPR melalui DPD RI tapi belum berhasil.

"Namun Pemkab Blitar masih terus berupaya dengan cara lain, baik melalui DAK Penugasan atau Dana Hibah Perihal Pembangunan Infrastruktur dan pembangunan SPAM," ungkap pria yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini.

Ditegaskan Wabup Rahmat persoalan jalan rusak di Kabupaten Blitar tidak boleh berlarut-larut, serta harus segera dicarikan solusi konkret. "Terdapat  14 ruas jalan yang menjadi prioritas peningkatan kualitas jalan, termasuk perbaikan di jalur pabrik gula PT RMI yang selama ini dikeluhkan dan membuat resah warga sekitar," tegasnya.

Padahal keberadaan PT RMI sebagai salah satu investasi PMA di Kabupaten Blitar, merupakan salah satu pemasok kebutuhan pangan nasional berupa gula.

Pemilik RMI dari Thailand sudah melayangkan surat resmi kepada Presiden RI Joko Widodo, terkait dengan kondisi jalan yang buruk menuju pabrik gula PT RMI.

Oleh sebab itu, apabila Kementerian PUPR tidak segera memberikan bantuan DAK Penugasan atau Dana Hibah. Maka persoalan jalan rusak menuju PT RMI ini akan menjadi masalah bagi masyarakat, bahkan berpengaruh juga terhadap ketersediaan bahan pangan nasional. "Produksi gula bisa terhambat, akibat jalur transportasi logistik yang tidak layak," beber Ketua DPW Pekat IB Jawa Timur ini.

Ditambahkan Wabup Rahmat yang juga Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini kalau realisasi perbaikan yang dapat terlaksana, tergantung pada kemampuan APBN dan mekanisme yang ada.

"Tugas Pemkab Blitar adalah mengusahakan dan melakukan terobosan, mewujudkan rencana tersebut. Apalagi sudah ada tuntutan penutupan operasional pabrik gula oleh warga, dampak dari kondisi kerusakan jalan yang ada," imbuhnya.

Selain  untuk mendukung iklim investasi di Indonesia, peningkatan kualitas jalan nantinya akan membantu meningkatkan perekonomian serta mendukung pariwisata pungkas politisi dari PAN ini.

Reporter : Arief Sukaputra | Editor : Endang Pergiwati