LAMONGAN (Lenteratoday) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur melalui Komisi D, mengawal dan memberikan dukungan pada pengembangan pelabuhan-pelabuhan yang ada di bawah pengelolaan Pemprov Jatim. Salah satunya adalah Pelabuhan Penyeberangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Selasa (24/5/2022).
Ketua Komisi D DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, saat melakukan peninjauan di pelabuhan yang ada di Pantai Utara Lamongan ini mengharapkan pengembangan pelabuhan berjalan lancar dan selalu ada progresnya. Dia menyebutkan bahwa pelabuhan Paciran ini termasuk dalam pelabuhan utama yang melayani dua pelayanan yaitu penyeberangan dan angkutan laut. Sedangkan beberapa pelabuhan lainnya yang ada di Jatim dan di bawah kewenangan Pemprov Jatim masih dalam kategori pelabuhan perintis.
Dalam kunjungan tersebut, Agung Mulyono didampingi para anggota Komisi D diataranya Makin Abbas, Abdul Aziz, Surawi, Makin, Masduki, Sugeng Pujianto, dan Musyafa Nur. Kemudian dari Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jatim diwakili oleh Kabid Perhubungan Laut, Luhur Prihadi Eka.
Terkait dengan pengawalan tersebut, dr Agung yang merupakan politisi Partai Demokrat ini meminta kepastian proses pengembangan pelabuhan yang mendapatkan anggaran dari Pemprov Jatim senilai Rp 50.184.500.000 yang bersumber dari APBD 2022. Pasalnya, anggaran tersebut dinilai cukup besar dibandingkan dengan lima pelabuhan lain di Jatim yang ada di bawah pengelolaan Pemprov Jatim.
“Kunjungan ke Pelabuhan Paciran ini, jadi kita mengklarifikasikan terkait dengan beberapa pertanyaan anggota dan teman-teman yang lain terkait dengan anggaran di pelabuhan Paciran ini kenapa (mencapai) Rp 50 miliar itu,” tandasnya.
Agung mengatakan berdasarkan dari pertemuan tersebut diketahui bahwa sebenarnya penganggaran itu sudah melalui pembahasan antara Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan Komisi D DPRD Jatim pada 29 November 2021 yang lalu. “Tadi disampaikan Pak Luhur sudah terbicarakan dan tersampaikan pada paparan 29 November 2021,” tambahnya.
“Saya sempat konfirmasi ke Pak Kadis kenapa Lamongan gede, kenapa Madura kecil, jawaban salah satunya karena Lamongan pelabuhan gede dan pelabuhan utama, kalau sana (Madura) pelabuhan perintis, kalau di sini pelabuhan antar pulau, barang dan penumpang, kapalnya besar-besar,” sambungnya lagi.
Dari kunjungan tersebut juga diketahui bahwa, sampai saat ini proyek dengan anggaran Rp 50 miliar lebih itu masih dalam proses lelang dan belum ada penunjukan pemenangnya. “Intinya adalah sesuai dengan proses yang berjalan, dan memang kami tidak secermat dan detailnya seperti apa, namun bagaimana pelabuhan terus berkembang dan progress dan terus perbaikan. Kalau lelang itu urusan dinas terkait. Kita intinya meminta progresnya bagaimana, masalahnya apa, solusinya apa,” ujar politisi Partai Demokrat ini.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Makin Abbas, juga mendukung pengembangan pelabuhan Paciran yang diresmikan pada 29 April 2013 ini. Dia memaparkan bahwa pelabuhan ini dulunya hanya melayani penyeberangan ke Pulau Bawean saja, namun saat ini sudah melakukan penyeberangan ke pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, kemudian ke Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masing-masing seminggu sekali.
“Ke Sulawesi sudah, ke Kalimantan sudah, ke Bawean sekarang seminggu dua kali, nah yang belum ini ke Sumatera. Nah, ini nanti saya harapkan ada pembukaan penyeberangan ke Sumatera,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil Lamongan-Gresik ini.
Sementara itu, Kabid Perhubungan Laut Dishub dan LLAJ Jatim, Luhur Prihadi Eka, menjelaskan bahwa pada awalnya anggaran yang diajukan untuk pengembangan pelabuhan penyeberangan ASDP Paciran, Lamongan ini adalah Rp 56 miliar. Tapi, setelah melihat urgensi dari pengembangan diketahui anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 50.184.500.000. Dia juga mengaku sudah memberikan hardcopy kebutuhan anggaran tersebut pada Ketua Komisi D DPRD Jatim saat pembahasan pada 29 November 2021 lalu.
“Dan Rp 51 miliar itu kita lelangkan dan sudah kita jelaskan di sana apa saja. Tadi sudah kami jelaskan ada 6 mayor item dari Rp 51 miliar itu. Dan sekarang prosesnya masih lelang sehingga kalau kemarin disinyalir ada korupsi dan lainnya itu tidak benar, karena lelang saja belum selesai dan uangnya masih di Kasda dan belum ke mana-mana,” tegasnya.
Dia juga menandaskan, setelah nanti proses lelang selesai dan sudah ada penunjukan pemenangnya serta sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan maka bisa dilakukan pengawasan bareng – bareng. Pengawasan tersebut supaya nantinya diketahui bahwa pengerjaan proyek tersebut sesuai dengan nomenklatur anggaran yang ada.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pekerjaan yang menelan anggaran Rp 50 miliar itu diantaranya Pekerjaan persiapan senilai Rp 980.265.556, Pekerjaan dermaga 5 (174m x 28 m) senilai Rp 31.495.263.168, Pekerjaan Causeway (320 m) senilai Rp 3.919.646.270, Pekerjaan trestle senilai Rp 1.511.302.626, Pekerjaan paving (164 m x 63 m) senilai Rp 5.181.738.424, Pekerjaan akses jalan masuk dermaga 3 (8m x8 m) senilai Rp 217.510.108, dan Pekerjaan revitalisasi senilai Rp 1.905.345.655. Sehingga total pengerjaan ditambah PPN 11% mencapai Rp 50.184.500.000.
Luhur juga mengakui jika anggaran yang dikucurkan ke Pelabuhan Penyeberangan ASDP Paciran pada tahun 2022 ini lebih besar dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya di Jatim. Diantaranya adalah pelabuhan Jangkar Situbondo senilai Rp 15 Miliar, Pulau Bawean Gresik Rp 8 Miliar, Pelabuhan Masalembo Sumenep Rp 15 Miliar, Pelabuhan Tanjung Tembaha Probolinggo Rp 16 Miliar, dan Pelabuhan Taddan Sampang Rp 15 Miliar.
Dalam kesempatan itu, Luhur juga menjelaskan bahwa pelabuhan Paciran ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Diantaranya adalah penambahan layanan penyeberangan yang dulunya hanya ke pulau Bawean dan itu hanya satu kali dalam seminggu, sekarang sudah menjadi dua kali. Kemudian juga ada penyeberangan ke Garongkong, Sulawesi Selatan seminggu sekali, dan ke Pulang Pisau, Kalimantan Tengah seminggu sekali. Selain itu, untuk angkutan laut juga sudah mencapai 170 kali shipcall setahun, sedangkan pada 2017 lalu hanya 20 kali setahun. (*)
Reporter : Lutfiyu | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
