DPRD Jatim Dorong Pemrov Lebih Progresif Menyiapkan Materi APBD Jatim 2022

SURABAYA (Lenteratoday) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur,  Kusnadi, mendorong pada Pemprov Jatim supaya lebih progresif menyiapkan materi APBD Jatim 2022 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini mengingat waktu untuk pembahasan APBD Jatim 2022 tidak tidak lama lagi, sementara pembahasan APBD 2022 memiliki rangkaian panjang dan tidak bisa berdiri sendiri. Kusnadi juga meminta materi APBD Jatim 2022 juga di sesuaikan dengan hasil evaluasi Mendagri tentang P-APBD Jatim 2021.

Dia menceritakan bahwa surat permohonan pembahasan APBD Jatim 2022 dari eksekutif diterima pada 12 Oktober 2021. Kemudian DPRD Jatim memberikan surat balasan pada 29 Oktober 2021. Dalam surat tersebut, eksekutif mengharapkan bahwa APBD Jatim 2022 sudah bisa disahkan pada 10 November 2021. Sayangnya, lanjut Ksunadi, materi KUA PPAS tidak dilampirkan.

“Materi KUA PPAS baru disampaikan pada 5 November lalu. Kami langsung menggelar rapat pimpinan yang melibatkan pimpinan DPRD Jatim, para ketua fraksi dan ketua komisi DPRD Jatim. Sekarang pimpinan menunggu hasil pencermatan KUA PPAS yang dilakukan fraksi-fraksi dan komisi-komisi. Setelah itu baru dijadwalkan pembahasan APBD Jatim 2022 melalui Banmus,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini, Rabu (17/11/2021)

Baca Juga :  DPRD Jatim Soroti Alih Fungsi Lahan Produktif Pertanian di Kota Malang

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Rohani Siswanto juga mengharapkan APBD Jatim 2022 segera dibahas dan disahkan. Sebab, lanjutnya, jika pembahasan APBD molor tentu akan mempengaruhi kesiapsiagaan penanganan Covid-19 di tahun 2022. Sementara dia menilai tidak menutup kemungkinan terjadi lonjakan kasus Covid-19 gelombang ketiga. Sehingga pemerintah harus siaga.

Selain itu, lanjutnya, keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD Jatim 2022 juga bisa berpengaruh pada program pemprov untuk tahun 2022. Keterlambatan tersebut bisa berdampak bahkan merugikan masyarakat.

Karena itu, sambungnya, Fraksi Partai Gerindra berharap, rangkaian pembahasan APBD 2022 dapat segera dijadwalkan. “Kalau tidak, dikhawatirkan masyarakat Jawa Timur yang akan dirugikan dan mendapatkan dampaknya,” kata Rohani. (*)

Reporter : Lutfiyu Handi

Editor : Lutfiyu Handi

Latest news

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini