TRENGGALEK (Lenteratoday) – Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Trenggalek 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan Pilkada 2020. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek, Imam Nurhadi, menyebutkan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterlibatan hanya satu pasangan calon, pengurangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta kendala distribusi surat pemberitahuan.
“Untuk partisipasi memang kita ada penurunan ya dibandingkan dengan Pilkada tahun 2020. Di Pilkada 2020 partisipasi masyarakat di Kabupaten Trenggalek mencapai 67,9%, sementara pada Pilkada saat ini hanya 62,51%. Ada penurunan sekitar 5,39%. Untuk target KPU Trenggalek sebesar 75%,” jelas Imam, Kamis (5/12/2024).
Menurutnya, berkurangnya jumlah TPS menjadi salah satu penyebab. Karena jumlah TPS tutur berpengaruh dekat atau jauhnya jarak yang ditempuh pemilih untuk datang. “Tahun 2024 ini berjumlah 1.115 TPS, sedangkan pada tahun 2020 ada 1.550 TPS. Hal ini cukup mempengaruhi,” tambahnya.
Selain itu, distribusi surat pemberitahuan (C6) yang tidak merata dan banyaknya pemilih yang tidak kembali ke daerah asal untuk mencoblos juga menjadi kendala. “Ada C pemberitahuan yang tidak terdistribusikan, berbagai faktor seperti ada yang meninggal, pindah pilih, juga ada yang tidak mau pulang untuk menggunakan hak pilih,” ungkapnya.
Imam menegaskan bahwa sosialisasi sudah dilakukan secara maksimal. “Kami sudah melakukan sosialisasi sampai tingkat TPS, bahkan di masjid dan mushola. Sosialisasi sesuai standar KPU, dan anggaran yang digunakan pun optimal,” tegasnya.
Imam turut menanggapi kritik terkait efektivitas sosialisasi yang dianggap tidak tepat sasaran, termasuk dari Bawaslu dan beberapa partai. “Kami menyayangkan pernyataan Bawaslu terkait inovasi yang mereka maksud, seperti pemberian hadiah. Dalam regulasi, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Memilih adalah hak, bukan sesuatu yang harus diberi stimulus,” tegas Imam.
Soal anggaran, Imam menyebutkan bahwa sosialisasi telah sesuai dengan porsinya. “Anggaran antara 6-7 miliar untuk seluruh tahapan. Lalu untuk sosialisasi KPU Provinsi menyarankan minimal 18%, tapi yang terpakai hanya sekitar 4-6%,” pungkasnya. (*)
Reporter: Herlambang | Editor : Lutfiyu Handi
