KEDIRI (Lenteratoday)-Kasus stunting di Kota Kediri per Desember 2023 terpantau 771 balita. Jumlah tersebut mengalami penurunan 170 balita dibanding pada 2022, yang terdata 941 kasus balita stunting.
Guna merumuskan strategi penurunan, Pemkot Kediri menggelar Rembuk Stunting tingkat Kota Tahun 2024 di Ruang Joyoboyo Balai Kota , Senin (26/2/2024), Kediri. Kegiatan dengan mengusung tema ‘Kuatkan Kolaborasi Orkestrasi’ pada perangkat daerah dan stakeholder menuju Kota Kediri zero stunting tersebut dihadiri 125 peserta.
Peserta yang hadir dari perwakilan Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Pj. Ketua TP PKK Kota Kediri, Kepala OPD, camat, lurah, organisasi perangkat daerah, beberapa perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga masyarakat, serta forum anak.
Pada sambutan pembukaan acara Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit mengatakan kondisi stunting di Kota Kediri menurut data Survei Studi Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 sebesar 14,30%, dan target nasional untuk menurunkan angka stunting 2024 yakni sebesar 14%.
Rembuk stunting diisi pemaparan terkait perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan stunting oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Forkopimda dan stakeholder.
Berdasarkan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) terjadi tren penurunan angka stunting di Kota Kediri. Pada 2022 semula terpantau 941 balita stunting, pada September 2023 terjadi penurunan tinggal menjadi turun 860 balita.
Pada Desember 2023 kembali turun tinggal menjadi 771 balita. “Jadi total keseluruhan pada 2023 ada penurunan sebanyak 170 balita,” jelasnya.
Bagus memaparkan ada 10 prioritas kelurahan menjadi lokus stunting dan perlu dilakukan intervensi. Dengan kriteria; memiliki jumlah keluarga berisiko stunting melebihi rata-rata, memiliki prevalensi stunting dan kasus stunting melebihi rata-rata, serta memiliki lebih dari 50% indikator esensial menunjukkan cakupan intervensi gizi tergolong kurang.
“Kesepuluh kelurahan tersebut adalah; Kelurahan Betet, Banaran, Pesantren, Gayam, Blabak, Banjarmlati, Ngletih, Rejomulyo, Manisrenggo dan Mrican. Untuk yang tidak masuk prioritas bukan berarti tidak diperhatikan, semua yang ada status stunting tetap ditangani namun 10 kelurahan ini perlu mendapat perhatian khusus,” tuturnya.
Ditambahkan dalam penanganan kasus stunting, Kota Kediri telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. Dalam kesempatan tersebut Bagus sekaligus mengapresiasi TPPS Kota Kediri yang pada 2023 mendapat peringkat kedua penilaian kinerja terbaik se-Jawa Timur.
“Tugas TPPS ialah mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan penanganan stunting di wilayah masing-masing. Meskipun tim sudah ada, namun ini bisa berjalan dengan baik kalau ada kerjasama, sinergi yang baik, perhatian dan kehadiran pemerintah daerah dan berbagai elemen,” imbuhnya.
Dengan melakukan enam strategi nasional percepatan penurunan stunting, yaitu; menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
“Dengan kelompok sasaran mencakup remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan bayi berusia 0-59 bulan. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan intervensi, jadi untuk Pak Camat, Lurah tolong untuk petugas di lapangan disinergikan sesuai susunan tim yang sudah dibentuk dan laporan secara berjenjang ke jenjang yang lebih tinggi sehingga jika ada kekurangan atau hambatan bisa diketahui dan dicarikan solusi bersama-sama,” tandasnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi menambahkan rembuk stunting ini merupakan aksi ketiga dari delapan aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting.
Ke depan Pemkot Kediri akan melakukan tahapan berikut sampai 8 aksi konvergensi hingga akhir 2024. “Hasil rembuk stunting ini merupakan komitmen bersama agar di tahun perencanaan 2025 nanti semua permasalahan terkait percepatan penurunan stunting dapat diakomodir di APBD 2025,” jelasnya.
Disamping itu, percepatan penanganan stunting sudah tertuang dalam tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kediri 2025-2026 poin kedua yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi multisektor dan multipihak dalam percepatan penurunan stunting pun telah dilakukan Pemkot Kediri.
Salah satu upaya dengan melakukan pendekatan multi sektor yang dilakukan sejak tahun lalu terkait dengan kesehatan dan gizi, air minum dan sanitasi, pengasuhan dan PAUD, perlindungan sosial serta ketahanan pangan.
“Tahun lalu kami juga bekerjasama dengan beberapa dosen di perguruan tinggi yang ada di Kota Kediri untuk melakukan penelitian atau kajian terkait stunting,” ujarnya.
Chevy melanjutkan permasalahan stunting yang multi-dimensional memerlukan upaya lintas sektor dan melibatkan seluruh stakeholder secara terintegrasi. Untuk itu melalui koordinasi serta konsolidasi program serta kegiatan di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan pihaknya berharap dapat mewujudkan Kota Kediri zero stunting.
Reporter: Gatot Sunarko/ Editor: widyawati
