Surabaya - TambahanBantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat yang ditujukan pada wargaterdampak covid-19 di Jawa Timur diperkirakan akan mulai didistribusikan pada mingguketiga atau keempat bulan ini.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakanbahwa di Jawa Timur akan ada tambahansebanyak 1.042.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari semula 2,7 juta yangakan mendapatkan penyaluran BPNT dari pemerintah pusat. Dengan nilai bantuannyaadalah Rp 200 ribu setiap bulannya.
“Ada koordinasi yang kami lakukan dengan Himpunan Bank MilikNegara (Himbara). Dimana akan ada tambahan top up penerima BPNT untuk masyarakat perkotaan di Jawa Timur. Distribusinya kemungkinan minggu ketiga atau keempat bulan ini.Mengikuti jadwal BPNT Pusat karena kitamenggunakan Himpunan bank negara seperti yang digunakan pemerintah. Denganformat yang sama. Mereka yang menjadi penerima itu adalah warga yang masukdalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sementara yang non DTKS sedang difinalkan,” kata Gubernur Khofifah,Kamis (9/4/2020).
Serupa dengan sistem penyaluran Program Keluarga Harapan(PKH), penerima bantuan social safety net di tengah wabah corona akanmendapatkan akses pemenuhan kebutuhan sembako. Dimana penyalurannya ada dalamkoordinasi Bank Himbara dan disalurkan melalui kios-kios yang tersedia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardakyang ditunjuk secara khusus untuk menangani dampak sosial ekonomi pandemiCovid-19 di Jatim mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi danbersinergi dengan Kementerian Sosial (kemensos) terkait warga masyarakat yangperlu mendapat bantuan yang bersifat komplementer dari Pemprov Jatim.
“Informasi terbaru yang kami dapat, pemerintah pusatmenambah sasaran penerima BPNT sebanyak 4,8 juta se Indonesia. Sedangkan khususJatim mendapat tambahan 1,042 juta penerima BPNT mulai April mendatang, dannilainya ditambah dari Rp.150 ribu menjadi Rp.200 ribu per KPM,” terang EmilDardak di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Di satu sisi, lanjut Emil, estimasi awal jumlah wargaterdampak pandemi Covid-19 di Jatim mencapai 3,88 juta orang. Dengan demikiandari DTKS warga Jatim yang belum tercover program BPNT tinggal 840 ribuan KK(Kepala Keluarga). “840 Ribuan KK inilah yang akan menjadi fokus sasaranprogram penanganan dampak sosial ekonomi yang akan dihandle Pemprov Jatim dankabupaten/kota di Jatim,” beber mantan Bupati Trenggalek ini.
Dia menandaskan bahwa warga perkotaan yang terdampak pandemicovid-19 memiliki beban yang lebih berat dibandingkan warga yang tinggal didesa. Sebab warga desa masih memiliki akses pertanian untuk bertahan hidup. Disatusisi, jumlah pekerja yang mengalami PHK akibat cari kebijakan penanganancovid-19 di Jatim sudah mencapai 3.315 orang. Mereka ini juga membutuhkantambahan untuk menyambung hidup karena sudah tidak berpenghasilan lagi. (ufi)
.jpg)
