21 April 2025

Get In Touch

KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 Perlu Adanya Penyempurnaan

I Made Rian Diana Kartika, Ketua DPRD Kota Malang
I Made Rian Diana Kartika, Ketua DPRD Kota Malang

MALANG (Lenteratoday) – Meski sudah disetujui, namun KUA PPAS APBD 2023 masih perlu penyempurnaan dalam pembahasan RAPBD 2023 mendatang. Hal ini seiring dengan banyaknya catatan yang diberikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang.

“Artinya sekarang ini kebijakannya sudah disetujui dengan pagu anggaran, selanjutnya akan diimplementasikan pada program-program kegiatan,” terang Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, Kamis (4/8/2022).

Made juga menyatakan bahwa seperti yang diketahui dari berita acara kemarin, Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), masih bisa mengotak atik perubahan pergeseran anggaran sepanjang itu urgent.

“Kita harapkan ada tambahan pendapatan lagi, karena ada beberapa aturan yang memungkinkan kita menaikkan potensi pendapatan,” imbuhnya.

Pimpinan DPRD Kota Malang tersebut juga menyampaikan apresiasi yang luar biasa, karena menurutnya baru kali ini Pemerintah Kota Malang memproyeksikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diatas Rp 1 triliun.

“Penambahan proyeksi anggaran bukan hanya ditempelkan begitu saja, tapi berdasarkan hitungan yang sudah diproyeksikan lewat kajian-kajian. Prediksi Badan Anggaran kemarin adalah sebenarnya kita mampu memproyeksikan sebesar Rp 1,3 triliun, dengan catatan program PAD benar benar dipacu, sehingga jika PAD dapat bertambah nantinya otomatis Belanja Daerah juga bisa bertambah,” imbuhnya.

Terakhir, ketika disinggung terkait BPJS, Made menyatakan tidak akan mengurangi anggaran UHC namun akan diberikan dua tahap.

“Untuk anggaran kemarin Rp 129 milyar ada tambahan Rp 20 milyar nanti di PAK 2023. Intinya tidak ada pengurangan UHC karena kami menginginkan masyarakat Kota Malang mendapat pengobatan atau penjaminan pengobatan dasar,” katanya.

Sementara itu, masih berkaitan dengan masalah kesehatan, Sutiaji, Walikota Malang menambahkan penjelasan adanya piutang Rumah Sakit ke BPJS setiap bulannya yakni sekitar Rp 109 milyar. Untuk mengatasi hal tersebut, atas saran dari Banggar dan pendapat fraksi agar dibentuk Puskesmas Pembantu guna melayani dan memberikan fasilitas kesehatan masyarakat.

“Kami juga sudah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang mempunyai juruasan Kedokteran, kebidanan atau keperawatan untuk dapat membantu menjadi tenaga medis di Puskesmas Pembantu yang nanti disediakan, agar nanti masyarakat bisa berobat dengan lebih mudah,” tandas Walikota Malang tersebut. (*)

Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.