JAKARTA (Lenteratoday) -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo bertambah 11 orang menjadi 34 orang.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihak yang diamankan terdiri dari unsur kepala dinas, sekretaris daerah, hingga kepala bidang.
"Sejauh ini jumlah yang diamankan ada sekitar 34 orang yang terdiri dari bupati, kepala dinas sekda, kabid dan pejabat lain dilingkungan Pemkab Pemalang," kata Ali kepada wartawan, Jumat (12/8/2022).
Ali membeberkan, pihaknya mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan bukti lainnya dalam operasi tangkap tangan.
"Jumlahnya masih terus diklarifikasi kepada pihak-pihak yang ditangkap," katanya.
Lebih lanjut Ali menerangkan saat ini tim KPK masih terus melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada para pihak yang diamankan dimaksud.
Sebelumnya, KPK membenarkan telah melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Mukti ditangkap tangan lantaran diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa suap.
"Betul, pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 sore KPK melakukan tangkap tangan seorang bupati an. MAW dan beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap," kata Firli kepada wartawan, Jumat (12/8/2022).
Firli belum memerinci kronologi penangkapan hingga konstruksi perkara dan siapa saja pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, kata dia, tim Kedeputian Penindakan masih bekerja.
"Rekan-rekan dari kedeputian penindakan masih terus bekerja dan pada saatnya kami akan memberikan penjelasan kepada publik," katanya.
Baru sehari dilantik kena tangkap
Mukti Agung Wibowo sehari sebelum penangkapan, ia sempat berpesan kepada jajarannya untuk tidak korupsi.
Hal tersebut disampaikan Mukti saat melantik Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang, Slamet Masduki menjadi Penjabat (PJ) Sekertaris Daerah di Ruang Aula BKD Pemalang, Rabu sore (10/8/2022).
Jabatan Sekda Pemalang sempat kosong setelah Sekda sebelumnya, Mohammad Arifin ditetapkan sebagai tersangka oleh Dirkrimsus Polda Jateng dalam kasus korupsi pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang tahun 2010.
"Kami juga memberikan masukan terutama Apip (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai pengawas internal untuk memberikan peringatan dan pengawasan. Lebih baik kita mencegah (korupsi) karena kalau sudah terjadi tidak ada obatnya," ungkapnya usai acara pelantikan.
Sehari usai dilantik, Plt Sekda juga ikut ditangkap oleh KPK bersama Bupati Pemalang.
Janji serahkan gaji untuk rakyat
Mukti Agung Wibowo lahir di Tegal pada 2 Oktober 1976. Mukti dikenal sebagai pengusaha di bidang transpotasi yakni pemilik Perusahaan Otobus (PO) Dewi Sri.
Sebelum menjadi Bupati Pemalang, ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pemalang pada tahun 2011 hingga 2016 mendampingi Junaedi.
Setelah lepas dari jabatannya sebagai wabup, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Pemalang.
Ia pun menjadi Bupati Pemalang bersama wakilnya, Mansur Hidayat dan dilantik pada Februari 2022.
Usai dilantik, ia berjanji akan menyerahkan gajinya kepada masyarakat khususnya warga yang terdampak Covid-19.
"Gaji saya untuk warga Kabupaten Pemalang. Ini sebagai kepedulian saya kepada warga yang terdampak Covid-19," tutur Mukti, Jumat (26/2/2021)*
Editor: Arifin BH, dari berbagai sumber
