SURABAYA (Lenteratoday) – Kekuatan APBD 2023 diproyeksikan sebesar Rp 29,439 triliun, hal itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Jatim tahun 2023 ditandatangi bersama antara gubernur dan DPRD Jatim pada rapat paripurna DPRD Jatim, Jumat (12/9/2022).
Kekuatan APBD 2023 tersebut meliputi, anggaran belanja sebesar Rp 29,1 tiliun ditambah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 321,38 miliar. Kemudian dari sisi pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 27,839 triliun dengan rincian PAD Rp 18,11 triliun, dan dana transfer sebesar Rp 9,7 triliun. Nilai tersebut dalam rancangan KUA PPAS yang dibacakan oleh Sekwan DPRD Jatim Andi Fajar.
Terkait dengan proyeksi APBD 2023 tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, mengatakan masih perlu dilakukan pendalam, khususnya menyangkut belanja rutin untuk pegawai. Menurutnya, belanja pegawai tahun 2023 masih terlalu besar sehingga berpotensi menjadi Silpa yang besar.
"Belanja pegawai 2023 diproyeksikan sebesar Rp 9,4 triliun itu masih terlalu besar karena hampir separoh PAD," terang Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
Dia berharap jika ada penambahan pegawai sebisa mungkin diperinci butuh berapa ribu orang, lalu masing-masing berapa dikalikan berapa. "Yang pensiun tahun 2023 juga perlu dihitung sehingga hal itu bisa dialokasikan dan potensi Silpa tidak menjadi tinggi," jelas Sri Untari.
Ketum Dekopin ini memahami betul Silpa itu harus ada karena dibutuhkan untuk gaji pegawai, minimal 1/12 dikalikan 2 dari total APBD. Tapi juga perlu diingat PAD bulan Januari dan Februari itu selalu ada sehingga prediksi bagaimana belanja pegawai mendekati riil.
Untuk itu dia menandaskan perlunya perhitungan PAD yang ditargetkan Rp 18,1 Triliun tersebut dibagi 12 bulan, maka aka nada sekitar Rp 1,2 Triliun. “Artinya sisa belanja pegawai ditambah perolehan PAD di bulan 1 dan 2 untuk pembiayaan. Terlebih bulan Januari dan Februari belum ada lelang atau tender proyek fisik," dalih Sri Untari.
Untari juga menyinggung tentang pembangunan infrastruktur jalan yang masih minim pada tahun-tahun lalu. Padahal, jalan yang bagus sangat berdampak pada roda perekonomian untuk kelancaran arus barang dan jasa.
"Kami berharap belanja infrastruktur jalan provinsi dinaikkan. Minimal sesuai dengan ketentuan perundanga-undangan yakni 10% dari hasil pajak kendaraan bermotor dikembalikan untuk perbaikan jalan provinsi. Kalau PAD tembus Rp 18,1 triliun, ya Rp 1,5 triliun lah untuk pembenahan jalan supaya jalan kita bagus," pinta politikus asal Malang.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim juga berharap proyeksi PAD 2023 bisa mendekati potensi riil. Mengingat, PAD Jatim cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan laporan yang diterima semester I tahun 2022 PAD sudah tembus Rp 16 triliun dari target Rp 18, triliun.
"Kalau masih dibuka lagi terkait pendapatan daerah bisa ditingkatkan mendekati potensi riil. Sebab ada agenda politik sehingga perlu dana cadangan untuk pilgub Jatim. Rp 600 miliar itu apa benar sudah mencukupi karena pilgub Jatim 2018 lalu itu hampir Rp 1 triliun. Kalau kurang khan bisa membebani APBD 2024," kata Sri Untari.
Dia melihat kekuatan fiskal Pemprov Jatim 2023 sangat bergantung pada kekuatan PAD. Padahal 3 tahun lalu DAU dan DAK masih sangat besar. Bahkan sekarang komposisnya justru hampir 60 % lebih kekuatan APBD Jatim berasal dari kekuatan PAD dan Silpa Pembiayaan yang mencapai Rp 20 triliun dan sisanya Rp 9 triliun berasal dari dana transfer.
"Kalau kekuatan fiskal Pemprov Jatim bertumpu pada kekuatan PAD maka lukankanlah perbaikan sumber PAD yang mau didapat itu dengan fasilitasi jalan ekonomi yang bagus," pungkas Untari.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono menjelaskan bahwa belanja dalam rancangan KUA PPAS APBD Jatim 2023 diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib atau rutin. Diantaranya, untuk pendidikan sebesar Rp 7,959 triliun atau sebesar 27,33%, pemerintahan Rp 9,459 triliun atau sebesar 32,4%, kesehatan Rp 4,758 triliun atau 16,34%, infrastruktur Rp 3,011 triliun atau sebesar 10,34%, Sosial Rp 2,677 triliun atau 9,20%, dan ekonomi Rp 1,252 triliun atau 4,30%.
Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023, kata Adhy cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp 870,320 miliar dibanding tahun 2022. "Sebaliknya, untuk dana transfer 2023 turun sebesar Rp 683,336 miliar dari Rp 10,385 triliun menjadi Rp.9,702 triliun," bebernya.
"Pada APBD 2023 juga ada alokasi belanja Pilkada (dana cadangan) sebesar Rp 300 miliar sehingga total dana cadangan untuk pilkada sampai dengan 2023 sebesar Rp 600 miliar," jelas Adhy Karyono. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
