Sidoarjo - Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H Usman menilai Kinerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo kurang maksimal. Hal ini setelah melihat adanya lonjakan angka ODP dan PDP serta Pasien Confirm Positif Covid 19 dalam waktu sepekan terakhir.
Melihat perkembangan penyebaran dan menularan covid-19 ini, mengindikasikan bahwa tim gugus tugas yang diketua oleh Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifudin, lambat dan kurang maksimal merespons persoalan yang ada di masyarakat.
"Penanganan dampak Covid-19 DPRD Sidoarjo ini kami paksa Ketua Gugus Tugas untuk mengoptimalkan kerja gugus tugas yang telah dibentuk, melaksanakan kebijakan strategis percepatan penanganan.
Insyallah Besok di adakanya rapat pada hari Sabtu, (18,04,20) dengan Panitia kerja (panja)," Papar Usman, saat ditemui di kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jumat (17/4/2020).
Selanjutnya, disinggung terkait banyaknya warga Sidoarjo yang belum tahu mengenai anggaran yang sudah disiapkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penanganan covid-19 yang mencapai 114,3 Miliar, Usman mengatakan memang dana tersebut belum sepenuh nya digunakan.
Dia menandaskan bahwa nanti tanggal 20/04/2020, Panitia Kerja DPRD akan mendorong Gugus tugas untuk segera menyalurkannya untuk masyarakat terdampak Covid-19, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. "Warga Sidoarjo ada sekitar 2 juta jiwa dan kami berharap bantuan tersebut menyeluruh kepada seluruh warga Sidoarjo," katanya.
Pihaknya juga akan dorong tim gugus tugas Covid 19 supaya lebih maksimal lagi dalam mencegah serta memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Selain harus didorong, tim gugus tugas Covid 19 harus diawasi karena mendapatkan kucuran dana yang begitu besar. Dengan demikian DPRD Sidoarjo akan membuat posko pengaduan untuk masyarakat.
"DPRD akan buat Posko Pengaduan untuk masyarakat terkait wabah Covid 19," terang Usman
Perlu diketahui, Pemkab Sidoarjo menggelontorkan anggaran yang cukup besar dalam menangani Covid-19. Jumlah anggaran tersebut mencapai Rp 114.357.425.156, anggaran tersebut didistribusikan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk rinciannya sebagai berikut:
BPBD Rp 1.987.354.600
Kominfo Rp 659.587.675
Dinas Kesehatan Rp 43.115.058.088
Disperindag Rp 3.992.805.000
Kesbang. Rp 56.000.000
Satpol PP. Rp. 5.553.780.000
Dinas Sosial. Rp 45.162.100.000
Dinas P2CKTR. Rp 343.500.000
RSUD. Rp 9.407.059.000
(Pin)
.jpg)
