Surabaya – Anggaran untuk menanganan virus corona (Covid-19) hingga masalah sosial yang ditimbulkan cukup besar. Penganggaran yang dilakukan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa juga cukup besar. Hal ini menimbulkan kerawanan tejadinya pidana korupsi sehingga diperlukan adanya pengawasan.
Anggota Fraksi PAN DPRD Provinsi Jatim, Amar Syaifudinmenandaskan yang paling riskan adalah adanya tumpang tindih pemberian bantuanyang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Dengandemikian, untuk menghindari adanya kerawanan tersebut maka harus adasingkronisasi antara pemerintahan tersebut.
Untuk itu, Amar meminta supaya Pemprov Jatim mensingkronkandata dengan Kabupaten/kota. Tentu data tersebut adalah data warga yang berhakmenerima bantuan, sebab yang mempunyai data tersebut dari kabupaten/kota. Jikatidak dilakukan singkronisasi, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadidobel penerimaan bantuan.
“Masyarakat sasaran penerima bantuan itu ada di wilayahkabupaten/kota, sehingga yang paling tahu kondisi masyarakat layak atau tidakmenerima bantuan itu kabupaten/kota. Makanya singkronisasi dan koordinasisangat diperlukan,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim.
Ketika terjadi doble bantuan maka ada peluang untukmelakukan korupsi. Karena itu pengawasan dan juga transparansi dari data parapenerima bantuan dari berbagai lapis ini sangat dibutuhkan. Dengan demikian, controldalam pemberian bantuan itu bisa dilakukan dengan baik dan juga untukmemastikan bantuan tepat sasaran.
Peluang lain terjadinya korupsi adalah pada pengadaan barangbantuan. Sebab ada pemberian batuan bukan dalam bentuk uang tunai, namun dalambentuk bahan kebutuhan pokok atau sembako. Satu hal yang perlu diawasi adalah pengadaanbarang dari pihak ketiga, sebab untuk pengadaan barang ini juga sangat rentanterjadinya markup harga.
Bahkan, Amar mengaku sudah mendapatkan laporan dari masyarakatadanya indikasi penyimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut. Diamencontohkan pemberian bantuan pada warga dan ternyata sudah mendapatkanbantuan, sehingga bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri dantidak sampai pada yang berhak menerima.
Warga juga merasa cemas bahkan curiga, sebab, lanjut Amar, bantuanmasih belum juga didistribusikan ke warga yang berhak menerima. Padahal yangdidengar warga bahwa bantuan bantuan itu sudah bisa dicairkan. (ufi)
.jpg)
