MALANG (Lenteratoday) – Pemerintah Kota Malang menyatakan tidak ada anggaran untuk proyek besar pada Ranperda APBD Kota Malang. Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Malang yang menyampaikan bahwa Ranperda APBD 2023 lebih banyak difokuskan pada perbaikan dan pengembangan jalan.
“Karena di (pengadaan anggaran) jalan itu kemarin total habisnya 250 miliar sampai 300 miliar, jadi di 2 titik itu. Yang lainnya seperti di LH, misalnya yang berkaitan dengan masalah persampahan, itu rutinitas saja. Proyek besar seperti untuk alun alun Kedungkandang juga belum, ini eksisting tanahnya ini masih diproses hukum,” ujar Sutiaji, selaku Wali Kota Malang, ditemui usai menghadiri rapat sidang Paripurna dalam agenda Penyampaian Penjelasan Walikota terhadap Ranperda APBD Kota Malang tahun 2023, Senin (10/10/2022).
Sutiaji kemudian menjelaskan terkait pendapatan daerah kota Malang pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp. 2 triliun 393 miliar 554 juta 31 ribu 778 rupiah dengan target pendapatan terbesar diperoleh dari hasil pajak daerah yakni sebesar Rp. 1 triliun 6 juta. Oleh karena itu, dengan proyeksi PAD tersebut, Sutiaji menekankan untuk pentingnya membahas isu strategis yang harus dikuatkan pada tahun 2023 mendatang.
I Made Riandiana Kartika, Ketua DPRD Kota Malang
Terpisah, sejalan dengan penuturan Wali Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang menyampaikan pengembangan pedestrian dan taman Alun-alun Tugu kemungkinan akan menjadi perhatian dalam Ranperda APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut disampaikannya untuk menegaskan kembali bahwa tidak ada pengadaan anggaran untuk proyek besar lainnya.
“Di Kebijakan Umum Anggaran (KUA) nya sudah kelihatan, jadi tidak ada (anggaran proyek besar) artinya beberapa alun-alun juga tidak kita anggarkan disitu. Kemudian nanti kemungkinan yang alun-alun Tugu akan dimunculkan,” papar I Made Riandiana Kartika, selaku Ketua DPRD Kota Malang, ditemui usai memimpin rapat sidang Paripurna dalam agenda Penyampaian Penjelasan Walikota terhadap Ranperda APBD Kota Malang tahun 2023, Senin (10/10/2022).
Meskipun berpotensi untuk dianggarkan. Made menekankan bahwa pengadaan anggaran untuk Alun-alun Tugu mengenai pedestrian dan taman, masih akan menunggu penyampaian dari pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang.
“Tetap kita akan melihat di LH, apakah itu akan disampaikan atau tidak karena kemarin pada saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD perubahan, kita menyampaikan agar pedestrian sekalian dengan tamannya. Sehingga dapat sekaligus bagus. Jadi bukan hanya pedestriannya tapi tamannya juga. Kayaknya yang menjadi perhatian hanya itu untuk 2023,” jelas Made.
Disinggung mengenai besaran anggaran yang akan dikeluarkan untuk Alun-alun Tugu, Made mengaku belum mengetahui secara pasti. Namun, pihaknya menyebut akan ada anggaran sekitar Rp. 7 miliar yang sudah termasuk pengembangan pedestrian dan taman.
“Kami masih belum tahu pasti, tapi perkiraan sekitar 7 miliar. Tapi itupun kalau kita gabung kemarin tamannya ada ada 3,8 miliar kemudian di pedestriannya ada 4,1 miliar,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Made kemudian membahas terkait anggaran belanja daerah dan pendapatan daerah yang dinilainya sudah proposional.
“Sudah proporsional (pendapatan dan belanja daerah) memang lebih banyak belanja tapi pendapatannya sudah imbang. Cuma nanti kita menginginkan minimal di 60 40. 60 persen untuk belanja modal dan 40 persen untuk belanja rutin gaji pegawai,” ungkapnya.
Made menyambung bahwa apabila menyesuaikan dengan arahan Menteri Keuangan, seharusnya anggaran beban APBD terkait dengan belanja rutin pegawai sudah harus mendekati ke arah dan 30%, dengan 70% anggaran lebih banyak digunakan pada kepentingan masyarakat.
“Jadi kalau sesuai dengan arahan kementerian keuangan. Beban APBD untuk gaji pegawai itu hanya di angka 30persen. 70 persen nya lebih banyak untuk pembangunan di masyarakat,” tandasnya.
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Endang Pergiwati
