MALANG (Lenteratoday) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, mencatat masih rendahnya capaian vaksin dosis 3 atau booster 1 di masyarakat Kota Malang. Dikatakan oleh Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif hingga saat ini masyarakat umum yang sudah melakukan vaksin booster hanya sekitar 30% hingga 40% dari jumlah warga Kota Malang.
“Masyarakat umum masih rendah. Sekitar 30 sampai 40 persen. Paling ndak sama lah nanti (capaiannya) di dosis 1 atau 2. Jadi minimal 75 persen,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif saat dikonfirmasi oleh awak media, Jum’at (11/11/2022).
Padahal, Husnul menyebutkan bahwa booster jenis pfizer telah disediakan sebanyak 14.442 dosis. Kemudian sinovac sebanyak 11.130 ribu dosis. Pihaknya mengaku, alasan rendahnya partisipasi masyarakat dikarenakan terlalu menyepelekan serta merasa cukup jika sudah melakukan vaksin dosis 2.
“Ada pfizer itu 1.907 vial, berati sekitar 14.442 dosis. Sinovac ada sebanyak 1.113 vial atau 11.130 ribu dosis. Ya karena merasa aman di dosis 2 itu. Jadi kan dosis 3 masyarakat umum yang masih rendah capainnya. Kalo di nakes sudah lebih dari 85 persen,” paparnya.
Kemudian ketika disinggung mengenai upaya apa yang akan dilakukan oleh Dinkes Malang. Husnul menyatakan kedepannya, booster 1 akan dijadikan persyaratan dalam mengurus perizinan tertentu. Sehingga, diharapkan kesadaran masyarakat atas pentingnya booster juga akan mulai tumbuh.
“Ya mungkin bisa menjadi salah satu syarat untuk mengurus sesuatu tertentu. Atau ikut kegiatan tertentu. Jadi sudah harus menyertakan dosis 3 atau booster 1,” serunya.
Lebih lanjut, Husnul mengatakan bahwa saat ini kasus Covid19 di Kota Malang terbilang fluktuatif. Ia menyebutkan rata-rata terdapat sebanyak 9 sampai 15 kasus per hari yang terjadi di Kota Malang. Husnul menyampaikan, pemicu kasus tersebut disebabkan oleh transmisi penularan yang masih ada, kurangnya kedisiplinan, dan peran vaksinasi yang masih kurang.
“Ada (kasus covid 19) Cuma memang cukup fluktuatif. Jadi diantara rata-rata 9 sampai 15 per hari. Ya berati transmisi penularan masih ada, kedua kemampuan kedisiplinan dalam prokes berkurang, ketiga tentu peran vaksinasi masih kurang,” tandasnya.
Sebagai informasi, Husnul mengatakan bahwa sesuai dengan Instrumen Menteri dalam Negeri (Inmendagri). Pemerintah Jawa Timur resmi memperpanjang PPKM level 1 hingga 21 November 2022, di 38 Kabupaten dan Kota. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor:Widyawati
.jpg)
