MALANG (Lenteratoday) – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang para 2023 meningkat sebesar 60% dibandingkan 2022. PAD diproyeksikan naik sebesar Rp. 1 triliun pada Raperda APBD 2023.
Untuk itu, DPRD Kota Malang dorong Pemerintah kota (Pemkot) Malang untuk dapat meningkatkan potensi di sektor kuliner. Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, peningkatanPAD khususnya atas pendapatan pajak tersebut paling menonjol terletak di pajak hotel, restoran, dan pajak BPHTB. Sehingga, menurutnya Pemkot Malang harus serius dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya.
“Kita melihat kan begini, berdasarkan tahun 2021 sampai 2022, tingkat hunian hotel, kemudian pajak resto, benar-benar Malang ini akan menjadi kota kuliner. Orang-orang yang akan datang ke kota Malang, kadang kadang untuk mencicipi masakannya itu yang paling banyak. Sedangkan 60% saya rasa masih sangat mampu untuk kita raih,” ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, ditemui usai memimpin rapat sidang paripurna terkait Laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda APBD 2023, Kamis (24/11/2022).
Meskipun menteri keuangan RI telah menyampaikan kemungkinan resesi yang dialami Indonesia pada 2023. Made menjelaskan, target PAD yang meningkat 60% dirasa masih dapat dikejar dan tidak sampai mempengaruhi perekonomian Kota Malang. Menurutnya, banyak faktor yang menjadi pendukung diraihnya target tersebut. Diantaranya yakni UMKM, pajak restoran, dan pajak hotel.
“Kami meyakini bahwa perekonomian kita baik baik saja. Terutama di tingkat nasional, supaya tidak sampai terjadi resesi. UMKM kita berjalan, kegiatan masyarakat juga berjalan terutama pajak hotel, pajak restorant, itu luar biasa kenaikannya. Sehingga kita harapkan ini benar-benar menjadi potensi yang bagus di kota Malang tahun kedepannya,” urainya.
Terlepas dari potensi pendapatan pajak pada sektor kuliner. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang menyebutkan, setidaknya terdapat beberapa hal di luar pajak hotel dan restoran, yang menjadi sorotan pada Ranperda APBD Kota Malang 2023. Diantaranya yakni, implementasi E-Tax secara masif, pembelanjaan untuk kesejahteraan rakyat, pengadaan barang dan jasa pada pelaku UMKM lokal, hingga pemanfaatan gedung MCC yang bersifat komersil.
Terpisah, Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Kota Malang yang telah menggali potensi-potensi sehingga dapat menaikkan target PAD Kota Malang di tahun 2023. Sutiaji bahkan menyebutkan bahwa selama masa kepemimpinannya, perolehan target PAD kali ini dirasa paling tinggi.
“Perubahan-perubahan yang kemarin kita rencanakan bahwa APBD kita Rp. 2,5 triliun, ada pendapatan-pendapatan baru yang bisa digali. Sehingga tahun ini perjalanan tertinggi dari sejarah kita. Dulu 2018 itu Rp. 1,8 triliun. Tapi sekarang 2,8 sekian. Itu berarti ada kenaikan 1 triliun, saya kira itu prestasi,” ujar orang nomor 1 di lingkup Pemkot Malang tersebut.
Sebagai informasi, PAD Kota Malang pada Ranperda APBD 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1.179.181.683.130, dengan sumbangan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah. Kemudian pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp. 1.375.148.050.223, yang di dalamnya termasuk pendapatan dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 100 miliar. Terakhir, besaran pendapatan APBD 2023 diraih dari pendapatan daerah yang sah, dengan target sebesar Rp. 7.500.000.000. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi
