Surabaya – Wabah virus corona (Covid-19) berdampak pada berbagai sector,bahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim diperkirakanakan mengalami kekurangan hingga Rp 5 triliun.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Ahmad Iskandar mengatakan minusnya APBD Provinsi Jatim ini lebih banyak terjadi karena tidak tercapaianya target pendapatan khususnya pada sector pajak. Kemudian dari transfer dana bantuan pemerintah pusat juga akan berkurang. Sebab, bantuan dana itu juga diambilkan dari pendapatan sector pajak, sementara dari sector pajak ini akan banyak berkurang.
“Pabrik pabrik banyak yang tutup, demikian juga dengan pendapatan pajak lainnya. Akhrinya dana transfer bantuan kita juga banyak berkurang antara Rp 1 sampai 1,5 triliun. Hal ini juga termasuk pajak sendiri ada penundanaan pembayaran pajak yang dilakukan pada pajak kendaraan bermotor,” tandasnya.
Iskandar menandaskan bahwadari pendapatan pajak bermotor di Jatim dan juga ditambah dengan dana bantuandari pemerintah pusat maka total kurangan APBD Jatim pada 2020 ini akanmencapai Rp 4 hingga 5 Triliun.
Terkait dengan kekurangan anggaran tersebut, nantinya akan diperhitungkan pada Perubahan APBD (PAPBD). Nota perhitungan PAPBD itu akan dijelaskan secara khusus oleh Gubernur Jatim dalam penyusunan pengajuan PAPBD 2020.
Politisi Partai Demokrat ini menandaskan bahwa kekurangan pendapatan selain dari pajak kendaraan bermotor juga dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satunya adalah Bank Jatim, dimana kemungkinan besar akan mengalami penurunan laba. Hal ini bisa dilihat dari penundaan pembayaran angsuran dan lainnya.
“Ada penundaan pembayaran dan sebagainya, pasti keuntungan Bank Jatim pun akan berkurang," tandasnya.
Kekurangan pada APBD 2020 juga akan berpengaruh pada sector pembangunan. "Pasti ada peninjauan kembali pada target-target tertentu, terhadap program-program tertentu, tapi program yang tidak prinsipil, misalnya perjalanan dinas dan administrative," sambungnya.
Pembangunan akan lebih diperhitungan pada pembangunan yang lebih prinsip. Sementara yang tidak prinsip dan tidak menyentuh langsung akan ditunda.
“Yang kita utamakan adalah pembangunan kesehatan, keselamatan, recovery, dan bagaimana pencegahan penyebaran Covid-19, itu menjadi perioritas utama. Selama itu membutuhkan terus, pasti akan menggeser pada lainnya. Tapi diharapkan pada bulan Juli sudah selesai, kalau Provinsi berharap pada Mei-Juni itu selesai,” tandasnya. (ufi)
.jpg)
