SIDOARJO (Lenteratoday)-Sektor-sektor pelayanan masyarakat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang berorientasi pada penarikan retribusi daerah mendapat perhatian serius dari para wakil rakyat. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sudjalil mengingatkan hal itu sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
“Ini bukan kata saya lho, tapi masukan atau himbauan yang disampaikan Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang pajak dan retribusi daerah,” katanya Rabu (14/12/2022).
Pria yang juga menjabat Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyarankan Pemkab Sidoarjo untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD ini nantinya mengelola sektor-sektor pelayanan pada masyarakat yang berorientasi pada penarikan retribusi daerah, misalnya parkir, sampah dan juga pasar.
Meski demikian Sudjalil mengingatkan, tetap harus lebih dikedepankan unsur layanannya. Namun di sisi lain tetap berupaya maksimal peningkatkan pendapatan daerah melalui pungutan retribusinya.“Intinya, pendapatan melekat pada kualitas pelayanan yang diberikan. Jangan dibolak-balik. Hanya kejar setoran uang retribusinya saja, tapi kualitas pelayanannya tidak diperhatikan,” jelasnya.
Politisi senior asal Kecamatan Krian itu mencontohkan, misalnya penannganan pasar-pasar tradisional di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang selama ini terkesan dikelola ala kadarnya saja. Tidak adanya konsep penataan yang inovatif dan kreatif membuat pasar kurang menarik. Padahal pedagang yang notabene warga sekitar yang berjualan di sana sudah membayar sewa stand dan retribusi pasar.
“Jangankan ngomong yang seperti itu. Wong urusan toilet saja, pedagang masih harus bayar lagi. Ini kan lucu. Mestinya Pemkab Sidoarjo mengelonya dengan baik. Jadi masalah toiletnya misalnya, sudah sebagai salah satu fasilitas wajib yang harus disediakan,” terangnya.
Keadaannya berbanding terbalik dengan pasar-pasar modern atau semi modern yang dikelola oleh pihak swasta. Tak hanya dilengkapi fasilitas toilet dalam jumlah yang memadai, tapi kondisinya selalu bersih.“Selain itu, baik pedagang maupun pembeli bisa memanfaatkannya tanpa harus membayar lagi,” ucap Sudjalil.
Suejalil menambahkan, Pemkab Sidoarjo harusnya memperbanyak pasar-pasar tradisional yang ikonik dengan ciri khas masing-masing. Tetntunya dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan tidak kumuh.“Contoh ya, buatlah pasar daging ternak dan unggas di Krian. Apalagi lokasinya kan dekat dengan rumah potong hewan,” tambahnya.
Sudjalil mengatakan program-program revitalisasi pasar itu sebaiknya tidak hanya berfokus pada proyek pembangunan fisiknya saja. Tapi Pemkab Sidoarjo juga harus memperhatikan peningkatan kualitas layanannya.“Ini tantangan ke depan bagi Pemkab Sidoarjo, Jangan selalu gembar-gembor pro rakyat, kalau ternyata tidak ada implementasinya,” ujarnya.
Pernyataan Sudjalil mendapat respon posistif dari masyarakat, khsususnya yang menggantungkan hidupnya sehari-hari dengan berjualan sayur mayur di Pasar Baru Porong. Khusnul, salah satu pedagang pasar menuturkan bahwa kondisi Pasar Krian berkesan kumuh dan bau kalau musim hujan seperti saat ini.“Kalau hujan turun, genangan ada dimana-mana serta beceknya minta ampun,” tuturnya.
Ia berharap kepada Pemkab Sidoarjo agar ada perbaikan saluran drainase maupun jalan pavingnya yang sudah bergelombang sehingga saat hujan tidak terjadi genangan air dan becek dimana-mana.“Saya berharap segera ada perbaikan dari pemerintah, agar nyaman saat melakukan transaksi jual beli disini,” harapnya.(*)
Reporter: Angga |Editor:Widyawati
.jpg)
