Surabaya – Komisi E DPRD Jatim mempertanyakan pencairan bantuan masyarakat di Jatim yang sampai saat ini banyak yang belum cair. Sementara dengan kondisi saat ini, bantuan sangat dibutuhkan masyarakat.
Terkait masalah ini,Komisi E memanggil pihak Pemprov khususnya Dinsos dan BPBDJatim yang menangani soal bantuan masyarakat di Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi E, Artono mengatakanpihaknya menilai pemerintah provinsi kurang intens koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Hal inilah yang dinilaimenjadi penyebab terlambatnya bantuan dari Pemprov Kemasyarakat.
"Seharusnya Pemprov dalam hal ini BPBDJatim harus pro aktif koordinasi dengan Pemko dan Pemkab setempat sehingga tidak terjadimiskomunikasi yang menyebabkan tidak singkronnya data yang ada di lapangan,"tegas Politisi PKS ini.
Dia menandaskan bahwabantuan tersebut sangat ditunggu masyarakat akibat dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)tersebut. Dampak bencana non alam pandemi virus covid -19 sangat dirasakansemua kalangan sehingga semua masyarakat merasakan dampak dari pandemi wabahcorona ini.
Disatu sisi Provinsi Jawa Timur menetapkan wilayah Jatim di beberapa wilayahnyaPSBB. Sehingga segala aktifitas masyarakat mulai di batasi dan konsekuensinyapemerintah harus memberikan bantuan yang bersifat tunai maupun non tunai (paket sembako). Namun hingga beberapa hari PSBB berlaku masih banyak masyarakatyang belum mendapat bantuan dari pemerintah.
Sementara itu kepala BPBD Jatim Subhanmenampik kalau pihak pemprov lemot atau lambat dalam penyaluran anggaran akibatdampak covid-19 tersebut. Menurutnya hingga kinibantuan dari pemerintah provinsi belum sampai ke tangan warga Jatim dikarenakan pihak Pemkot maupun Pemkab belum menyerahkan rekening terkaitpenyaluran anggaran bagi masyarakat yang ada di wilayah masing - masing.
"Hari ini Pemprov Jatim akan melakukankoordinasi lewat Daring terhadap Pemkot dan Pemkabdi seluruh wilayah Jatim untuk mempertanyakan kenapa kok belum menyetorkannomor rekening supaya sesegera mungkin Pemprov Jatim memberikan anggaran sebesarRp 450 Milyaruntuk di bagikan di 38 kabupatendan kota di seluruh Jawa Timur akibat Dampak Pandemi wabahcorona ini," kata Subhan. (ufi)
.jpg)
