MALANG (Lenteratoday) – Kurangnya lahan yang layak untuk Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS), membuat warga di beberapa kelurahan Kota Malang membuangnyasecara sembarangan, terutama pada lahan kosong. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya mengakui jumlah TPS saat ini kurang ideal, dan akan membantu proses pengangkutan sampah di lokasi-lokasi tersebut.
“TPS itu ada total 37 dari 52 kelurahan yang harus diakomodir. Memang kurang ideal. Karena idealnya, 1 kelurahan ada 1 TPS yang layak. Jadi TPS kita memang belum memadai, karena beberapa TPS bisa mengakomodir 3 sampai 4 kelurahan,” ujar Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Wijaya, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (1/2/2023).
Rahman kemudian menyebutkan beberapa wilayah yang menjadi tempat timbunan sampah. Diantaranya yakni, di Jalan Esberg, Kelurahan Karangbesuki. Kemudian di Kedungkandang, Tanjung, hingga Jodipan. Menurutnya, dalih jauhnya TPS dijadikan alasan oleh beberapa warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan.
“Alasannya warga merasa kejauhan kalau membuang sampah di TPS beda kelurahan, sehingga di taruh sembarangan. Ini kan lama-lama meresahkan. Karena menimbulkan bau dan merusak estetika keindahan lingkungan,” tambahnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Rahman menyebutkan akan tetap membantu proses pengangkutan sampah di lokasi-lokasi tersebut. “Tapi sementara tetap kita bantu (pengangkutannya), seharusnya ranah kita di TPS, tetapi semoga ada solusi dari masing-masing wilayah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rahman menyadari bahwa di tahun 2023, tidak ada penganggaran yang dikhususkan untuk pengadaan TPS. Namun, pihaknya memastikan untuk menganggarkan tambahan amrol sebanyak 3 sampai 5 unit. Yang akan ditempatkan di lokasi-lokasi TPS dengan frekuensi penumpukan sampah terbanyak.
“Karena penganggaran khusus TPS tahun 2023 belum ada. Tapi, kami akan menambah amrol ada tambahan sekitar 3 sampai 5 unit. Nanti penempatan di TPS Tanjung, TPS sekitar Kedungkandang, dan lainnya tadi,” urainya.
Disisi lain, Rahman menuturkan bahwa seharusnya dari pihak kelurahan dan kecamatan dapat melakukan koordinasi untuk mencari solusi lebih lanjut, serta melakukan penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. “Seharusnya secara pengelolaan mulai dari tingkat RT/ RW harus sudah dilakukan untuk meminimalisasir jumlah sampah yang ada,” tukasnya.(*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor:widyawati
