KEDIRI (Lenteratoday) -Aktivis Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kediri mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten di Jl Soekarno-Hatta, Selasa (14/2/2022) sore. Mereka memprotes wacana terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) dari 6 tahun jadi 9 tahun.
Dalam aksi tersebut anggota PMII membentangkan sejumlah poster dan banner yang berisikan sindiran terkait wacana perpanjangan masa jabatan kades tersebut.
Saat berorasi Saiful Amin Ketua PMII Kediri mengatakan aksi demo ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat, untuk menyebarluaskan bahaya dari perpanjangan masa jabatan kades tersebut.
PMII Kediri beranggapan usulan perpanjangan masa jabatan kades rentan merusak demokrasi dan membuka peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Perpanjangan masa jabatan Kades dari enam tahun menjadi sembilan tahun, rentan membuka peluang KKN. Kebijakan ini juga menutup peluang kaderisasi di pemerintahan desa. Sebab, peran pemuda berkontribusi dalam membangun desa, bakalan susah, ” ujar Amin
Dalam dialog dengan sejumlah anggota masyarakat yang dilakukan PMII, masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam pembangunan desa. Menurut PMII, kecenderungan yang terjadi hanya orang dekat atau tim pemenangan yang dilibatkan langsung.
“Conflict cultural di pedesaan masih terjadi. Wacana perpanjangan masa jabatan ini menodai demokrasi. Menghilangkan kebiasaan musyawarah,” tambahnya lagi.
Kebijakan ini jika berhasil, menurut Saiful Amin berpeluang diikuti lembaga lembaga lain seperti bupati, walikota, gubernur hingga presiden
“Kalau revisi Undang-undang desa disetujui, ini bakalan menjadi cikal bakal dan awal kerusakan demokrasi di Indonesia. Jelas desa bisa diperpanjang, kenapa tidak dengan masa jabatan bupati, walikota, gubernur dan Presiden sekalian,” ujar Saiful Amin.
Reporter: Gatot Sunarko|Reporter: Arifin BH
.jpg)
