GRESIK (Lenteratoday) - Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memiliki beban anggaran sekitar Rp 471 miliar, untuk membayar utang proyek 2022, gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan sejumlah kebutuhan yang belum terakomodir di APBD 2023. Merespons problem tersebut DPRD Kabupaten Gresik mengusulkan sejumlah solusi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Mujid Riduan menyampaikan bahwa beban anggaran tersebut sangat urgent dan harus disiapkan solusinya. Sementara APBD 2023 tidak memiliki kekuatan apabila tidak ada peningkatan pendapatan yang signifikan.
"Kita sudah rapat dengan Tim Anggaran Pemkab Gresik. Solusi saat ini fokus pada efisiensi," tandas Mujid Riduan, Kamis (16/2/2023).
Beban anggaran raturan miliar tersebut terbagi untuk beberapa kebutuhan. Pertama, terkait anggaran gaji PPPK untuk 3.234 orang sebesar Rp51 miliar. Awalnya ini ditanggung APBN tapi kemudian diserahkan kepada kabupaten.
“Untuk yang PPPK nanti akan menggunakan anggaran sisa belanja pegawai tahun 2022,” ungkapnya.
Kemudian, tunggakan proyek 2022 sebesar Rp 13,5 miliar dan pembayaran pekerjaan yang perpanjangannya melampaui tahun anggaran 2022 sebesar Rp 8 miliar.
Selain itu, juga ada kebutuhan untuk biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang harus dicicil tahun ini sebesar 40 persen dari total kebutuhan Rp 120 miliar. “Kalau tidak salah sekitar Rp 51,8 miliar. Ini harus diberikan tahun ini,” terangnya.
APBD juga masih memiliki beban kebutuhan untuk menyelenggarakam MTQ sebesar Rp 800 juta yang juga belum dianggarkan. Serta reward atlit Porprov sebesar Rp 7,9 miliar juga belum ada. Dan pengalokasian belanja yang bersumber dari sisa dana spesifik 2022 sebesar Rp 63,5 miliar.
“Selanjutnya, estimasi Silpa APBD 2022 yang dimasukkan dalam APBD 2023 sebesar Rp 231,7 miliar. Padahal APBD 2022 Silpanya tidak ada. Selain efisiensi, kekurangan anggaran tersebut juga harus dicarikan solusi pada saat Perubahan APBD 2023,” ungkapnya.
Sementara, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik, Abdullah Hamdi menambahkan, Tim Anggaran melakukan pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD digunakan untuk membayar tunggakan proyek dan pembayaran pekerjaan yang diperpnjang melampaui 2022.
"Kita memang mendorong Pemkab Gresik segera membuat rekanan, karena mereka dalam pembiayaan pekerjaan juga utang ke bank," ujarnya. (ADV)
Reporter : Asepta | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
