
Surabaya - Melambungnya jumlah pasien positif Covid-19 membuat beberapa rumah sakit rujukan yang menangani kasus tersebut mengalami over load. Untuk itu pemerintah Kota Surabaya akan membuat rumah sakit karantina.
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan bahwasanya telah melakukan diskusi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Surabaya dan Persi Jawa Timur melakukan koordinasi dalam mendirikan rumah sakit karantina guna membicarakan mekanisme penanganan pasien covid-19.
“Kita tetap presure bagaimana agar pasien covid-19 tetap di rumah sakit. Karena tadi saya sampaikan jangan sampai kami tidak menggunakan Rumah Sakit yang ada di Surabaya, kemudian orang lain yang menggunakan. Kemudian itu yang saya sampaikan kepada Persi (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) , bagaimana itu. Kami sudah mengkomunikasikan dengan rumah sakit Husada Utama untuk bisa kita gunakan,” ujarnya di Balai Kota, Senin (11/5/2020).
Risma mengatakan bahwasanya rumah sakit karantina yang didirikan nanti adalah untuk menampung pasien covid-19 dengan presentase gejala ringan sebanyak 80 persen. Sebab penuhnya rumah sakit di Surabaya disebabkan banyaknya pasien luar surabaya yang langsung datang ke rumah sakit rujukan.
“Padahal protokolnya kan harus diikuti. Kalau sedang-sedang saja kenapa harus dirujuk di RS Surabaya. Sebetulnya di pemutusan mata rantai. Kuncinya di situ. Kalau kita pengawasannya bener, yang ini diawasi betul, itu nggak keluar kok orang yang kena itu. Kuncinya adalah disiplin bagaiman pengawasan ini,” ujarnya.
Sementara itu dr. Brahmana Askandar dari Ikatan Dokter Indonesie (IDI) cabang Surabaya mengatakan bahwa jauh sebelum adanya virus covid-19, rumah sakit di Surabaya menjadi rujukan untuk daerah Jawa Timur. Untuk itu kedepannya bagaimana rujukanmya bisa ditangani di daerah tidak melulu langsung ke Surabaya.
“kita berduskusi dengan teman-teman daerah tidak semuanya harus di rujuk ke Surabaya, karena sudah ditetapkan rumah sakit di Jawa Timur dan itu di anggap mampu menangani covid-19, dari segi fasilitas maupun sumber dayanya, jadi kita berdisuksi dengan bu risma kita mengusulkan rumah sakit karantina,” tuturnya.
Brahmana menjelaskan bahwa virus covid-19 dibagi menjadi tiga tingkatan gejala. Dimana 80 persen gejala ringan, 15 persen berat sedangkan 5 persen kritis. Jadi kedepannya yang keluhan ringan ini tidak membebani rumah sakit, dan rumah sakit fokus menangani covid berat, dan angka kematian di teken se kecil mungkin.
“Kalau rumah sakit karantina itu tidak perlu rumah sakit yang fasilitasnya sangat lengkap, karena yang ditangani adalah pasien dengan gejala ringan, sehingga bisa memakai fasilitas-fasilitas yang lapang. Bahkan misalnya tenda pun bisa dibentuk menjadi rumah sakit karantina,” jelasnya.
Sementara itu dr. Dodo Anando Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jawa Timur mengatakan untuk rumah sakit karantina sudah ada dua rumah sakit swasta yang mau bekerja sama dan menyanggupi untuk kasus covid-19.
“Sebetulnya rumah sakit rujukan yang ada di Surabaya ini cukup, jika sesuai dengan pola rujukan yang ada, sebetulnya saya sudah mengingatkan kepada teman-teman direktur rumah sakit yang ada di jawa timur agar tetap pada tetap bisa ditangai di daerah, kan ada wilayah-wilayah tertentu jadi rujukan utuma, misal di madiun ada rumah sakit sudono: itu sebenarnya sudah menerima, tidak perlu rujukan lepas ini, ini tadi yang didiskusikan bayaknya rujukan lepas itu tau-tau IGD nya rumah sakit surabaya dapat pasien dari luar kota, ini membebani rs di surabaya,” ujarnya.
Untuk saat ini masih dalam proses pembuatan polanya, ke depan harus ada jaminan bahwa pasien daerah tidak langsung kesini semua. Dalam penanangan pasien covid-19 Surabaya sudah luar biasa.
“Tetapi masalahanya bebanya ini dari luar kota, karena memang sulit menangani, kita terus terang saja tidak bisa menolak pasien, mangkanya nanti kita buat pola paling tidak saya dari Persi memberikan informasi kepada rumah sakit daerah jangan sampai terjadi rujukan lepas. Ini yang harus ditangai dengan baik. Mangkanya kita siapkan polanya,
Persi punya delapan koordinator wilayah, nanti kita sampaikan pada korwilnya masing-masing,” pungkasnya. (ard)