Sudah dilantik menjadi wakil rakyat, Alat Kelangkapan Dewan (AKD) juga sudahdisahkan, kini saatnya gerbong DPRD Surabaya bergerak.
Euforia kesusksesan para disahkan menduduki kursi wakilrakyat diminta segera diredupkan. Sebab, Pekerjaan Rumah (PR) menumpuk sudahmenanti. Jangan sampai rakyat yang memilih para dewan terhomat kecewa denganhasil pilihannya.
Pengamat politik dari Univeritas Trunojoyo Madura (UTM)Surokim Abdussalam mengatakan para anggota legislatif harus berfikir demikepentingan rakyat dan tidak mengedepankan ambisi pribadi, atau sekelompokorang saja.
"Mereka harus melampau level dari sekadar selfis untukdiri mereka sendiri, menjadi pejuang publik yang bersikap negarawan daripadabersikap menjadi politisi. Gaji sudah lebih dari cukup, saatnya memikirkankebutuhan publik ke depannya," ujarnya, Rabu (2/10).
Para anggota DPRD Surabaya diharapkan meresapi kehendakrakyat dan menjaga jarak dari kemewahan. Hal ini dilakukan supaya kepercayaan terbangun. Apalagi, banyakanggota legislatif periode sebelumnya yang terjerat kasus korupsi."Meresapi rasa batin publik itu penting sehingga terjaga dari glamoritasdan kemewahan yang justru akan mengurangi respek dan membuat deficit trust masyarakat kepadalegislator," tambah peneliti SSC itu.
Berdasarkan penggalian di lapangan, selain gaji pokok, adabanyak tunjangan dan uang lain-lain.Pada PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu menyebutkan bahwa setiap anggotaDPRD berhak atas banyak tunjangan selain uang representasi dewan.
Tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, uangpaket, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, hinggatunjangan reses. Ketua DPRD berhak atas rumah dinas.
Besaran uang representasi Ketua DPRD setara dengan gajipokok Walikota. Wakil Ketua DPRD ebesar 80% dari representasi Ketua DPRD danAnggota DPRD besaran uang representasinya 75% dari uang representasi KetuaDPRD. Artinya, untuk DPRD Surabaya dikisaran Rp 45 juta hingga 48 juta. Inibelum termasuk tunjangan-tunjangan. Di sisi lain memang ada potongan, karenaada kewajiban membayar pajak yaitu PPN dan biasanya iuran wajib partai. “Marikita awasi bersama kinerjanya,” ujar Surokim.
Terpisah, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyebutkanada banyak program yang sudah menanti. Setelah menyelesaikan AKD DPRD Surabaya,ada juga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon AnggaranSementara (PPAS) APBD Surabaya 2020, dan juga pembahasan Rancangan APBDSurabaya 2020.
“Kita perlu bergerak cepat untuk menyelesaikan agendatersebut,” tegas Awi, yang juga Ketua DPC PDIP Kota Surabaya ini.
Wakil Ketua DPRD Reni Astuti menambahkan, untuk saat inipimpinan dewan yang baru ini segara melanjutkan program yang sudah baik sertamelakukan penguatan peran DPRD.
“Hal itu dapat diukur dari kehadiran dewan di setiappersoalan-persoalan masyarakat. Seperti rapat-rapat AKD dan juga kehadiranteman-teman DPRD di tengah-tengah masyarakat ketika reses dan penjaringanaspirasi masyarakat untuk menampung masukan langsung dari masyarakat,” ujarpolitisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Reni melanjutkan, mengenai peraturan tata tertib dewan danPermendagri No 86 Tahun 2017 mengenai tata cara pengendalian perencanaan danevaluasi pembangunanan daerah kontennya diperoleh melalui penjaringan aspirasimasyarakat.Anggota dewan bisa menggunakan e-Pokir. Hal itu berdasarkan PP No 12Tahun 2011, e-Pokir merupakan bentuk digital pokok-pokok pikiran para anggotadewan.
”Semua pokok pikiran anggota dewan akan dimasukkan di situ.Jadi semua nanti bisa melihat,” tuturnya. Semua pokok pikiran tersebut dapatmenjadi data pembangunan daerah yang sangat berguna bagi pemerintah kota.“Denganbegitu, pengambilan keputusan dan penentuan anggaran akan jauh lebih efektifdan efisien. Inovasi itu juga akan menjadi gambaran konsep smartcity bagiSurabaya,” sambung Reni.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidahmengatakan, setelah AKD lengkap sehingga rapat komisi ini sudah terlaksana DPRDKota Surabaya akan segera melakukan beberapa agenda warisan juga perludituntaskan.”Selain rancangan APBD 2020, pembahasan perda yang sudah melewatimasa batas akhir DPRD periode sebelumnya juga harus segera tuntas,” ungkappolitisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Laila juga fokus membenahi badan internal di lingkungan DPRDKota Surabaya. Hal itu dilakukan di samping kewajiban anggota dewan menyerapaspirasi masyarakat. Menurut dia, yang dulu sudah baik harus lebih baiklagi.“Hubungan antara legislatif dan eksekutif pun harus kompak. Keduanya wajibbersinergi membangun Surabaya menjadi lebih baik,” beber Laila.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thonymengatakan, DPRD ini sebagai wakil rakyat Surabaya itu seharusnya berkiblatpada kepentingan masyarakat Surabaya juga menjadi perhatian. Dirinya akanmembentuk kalender kegiatan berisi agenda yang harus dilaksanakan para anggotadewan.
“Berdasar pengalaman kerap terselenggara kegiatan mendadakyang tidak menghasilkan output maksimal. Kegiatan pun lebih terkontrol denganadanya kalender,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.Thony pun inginmeningkatkan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kota Surabaya. Misalnya,dalam penerapan APBD. Seyogyanya sangat perlu evaluasi triwulanan secaraberkala terkait APBD.
”Bagaimana pelaksanaannya? Berapa dana yang terserap? Apakendalanya? Dan bagaimana kebutuhan masyarakat? Pertanyaan seperti itu yangharus ditanyakan dalam evaluasi,” ungkap dia.
Terkait fungsi legislasi, DPRD periode ini perlu meningkatkan kualitas daripada kuantitas Perda. Sebab, menurut Thony, banyak perda ompong atau tidak memiliki manfaat bagi masyarakat.Kualitas Perda bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen komisi, perguruan tinggi, akademisi, pengamat, dan masyarakat. (ist) PDF LENTERA TODAY KLIK ww.lentera.tv
.jpg)
