Anggota legislatifasal Jawa Timur (Jatim) menduduki 15% dari total kursi di DPR RI. Sebagai wakilrakyat, mereka diingatkan meningkatkan komunikasi untuk terus menjaringaspirasi warga.
Dari 575 orang anggota DPR RI periode 2019-2024, 87 orangdiantaranya berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jatim. Banyakhal-hal yang harus diperbaiki dari para wakil rakyat ini agar aspirasi wargatersampaiakan dengan baik.
Menurut pengamat politik komunikasi politik dari UnairSurabaya, Suko Widodo ada catatan penting bagi anggota DPR-RI dari Jatim yangdilantik.Pertama, kualitas ke-Public Relations (PR) dengan rakyat Jatim harusdiperkuat, khususnya komunikasi politik dan publicoutreach (jangkauan dengan publik harus terukur).
“Sejauh ini, anggota dewan kurang memperhatikan dengan baikmasalah ke PR- an. Mereka kebanyakan hanya berpromo politik. Akibatnya,kebingungan ketika pemilihan,” ujar Suko Widodo saat dikonfirmasi Rabu (2/10).
Kedua, di era disrupsi, pola komunikasi politik jugaberubah. “Saran saya, anggota dewan dapat mengelola komunikasi politik berbasisTI. Karena itu harus punya web resmi untuk sediakan info yang telah dilakukandan sekaligus sarana mengabsourd pendapat masyarakat,” jelas dosen murah senyumini.“Web sebagai ruang komunikasi baru, Harus dikelola dengan profesional. Gunamemfasilitasi generasi milenial dan warga biasa yang sudah berteknologiinformasi,” tambahnya.
Selain itu, anggota dewan juga harus banyak mengupdateinformasi dari warga. Oleh karena itu, kata Suko kehadiran medsos menjadisarana yang memudahkan warga untuk memantau, menilai dan bisa menghakimieksistensi anggota dewan.
“Maka sekali lagi, pengelolaan PR anggota dewan harus lebihbagus. Tujuannya, untuk menjaga reputasi dan merawat hubungan dengan warga konstituennya,”pungkas Suko Widodo.
Seperti diketahui, anggota DPR RI telah dilantik dan diambilsumpah dan janji jabatan di Gedung Senayan Jakarta, pada Selasa (1/10) pagi.
Berdasarkan laporan SCG Research and Consulting, 87 kursianggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI daerah pemilihan (dapil) Provinsi JawaTimur ditempati oleh sembilan partai politik, yakni Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (DPDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya(Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai NasDem, PartaiDemokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), danPartai Keadilan Sejahtera (PKS). PDIP dan PKB mendapatkan kursi paling banyak.20 kursi untuk PDIP dan 19 kursi untuk PKB.
Sementara itu, Partai Gerindra dan Partai Golkar memperoleh11 kursi. Partai NasDem 9 kursi, Partai Demokrat 7 kursi, PAN 5 kursi, PPP 3kursi, dan PKS 2 kursi. Pembagian kursi ini didasarkan atas hasil rekapitulasisuara yang dimuat dalam formulir DC1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.
KeterwakilanPerempuan
Masih menurut laporan SCG Research and Consulting, hanya 19perempuan terpilih. Sehingga, wakil rakyat dari Jatim mayoritas adalahlaki-laki sekitar 68 orang. Dengan demikian, persentase perempuan di DPR RIdari dapil Jawa Timur yakni 27,94 persen. PDIP dan PKB merupakan dua partaidengan perempuan caleg terpilih terbanyak, dengan masing-masing 7 orang. PartaiGerindra yang mendapatkan 11 kursi, tak ada satu pun diantaranya yang perempuan.Adapun dari Partai Golkar yang juga mendapatkan 11 kursi, 2 caleg terpilihmerupakan perempuan.
Seperti diketahui, ada kebijakan kuota 30% perempuan sejak tahun 2004, dalam pencalonan diPemilu. Sayangnya ini belum efektif meningkatkan keterwakilan perempuan diparlemen.
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengusulkanadanya evaluasi kebijakan kuota 30% perempuan di pemilu. Semisal denganmenambahkan poin penempatan caleg perempuan di nomor urut 1 pada 30% daerahpemilihan. Sebab, hasil pemilu dari 2009 hingga 2019 menunjukkan anggota DPRterpilih berasal dari nomor urut 1.
"Ambang batas parlemen itu, juga ikut mempengaruhibagaimana pola strategi partai yang ternyata juga ikut berpengaruh terhadapcaleg-caleg perempuan," jelas Titi.
Terkait ambang batas parlemen 4% , Titi menjelaskan kebijakan tersebut kerap memaksa partai untuk mengambil langkah praktis. Semisal memilih caleg dari orang-orang lokal yang kuat untuk mendulang suara. Pantauan Perludem langkah praktis ini, sebagian besar berdampak pada tergesernya keterpilihan perempuan di DPR.(ist) ARTIKEL LENGKAP LENTERA TODAY, KLIK WWW.LENTERA.TV
.jpg)
