SURABAYA (Lenteratoday) -Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar Rapat Koordinasi percepatan realisasi anggaran triwulan I serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekda Prov. Jatim Adhy Karyono, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Ka. OPD) di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (23/3/2023) malam usai sholat tarowih.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Khofifah berpesan kepada seluruh Ka OPD untuk segera mengintegrasikan seluruh layanan publik di Pemprov Jatim. Integrasi layanan ini diyakini akan mempercepat seluruh indikator capaian kinerja yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan percepatan perizinan dan layanan publik.
Menurutnya, terdapat sejumlah indikator baru dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang sekarang telah terintegrasi antara Kemendagri, KPK dan BPKP yang diluncurkan di Jakarta, Selasa (21/3/2023). Platform terintegrasi ini akan terkoneksi dengan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang juga terintegrasi ke platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Tolong dipastikan layanan publik bisa terintegrasi dan menjadi bagian dari proses penguatan dari seluruh tim Pemprov Jatim bisa melayani masyarakat secara optimal," ungkapnya.
Khofifah juga berpesan kepada Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk terus melalukan cek secara detail terhadap seluruh program kerja yang ada dalam RKPD. Hal ini penting dilakukan agar antara program yang direncanakan sesuai dengan output dan outcome yang dihasilkan.
"Jadi tolong selalu lakukan cek detail di semua program dan proyek di semua perangkat daerah. Kuncinya adalah cek detail, cek detail, pastikan antara perencanaan nyambung output dan outcomenya" tukasnya.
Kepala OPD agar mempercepat realisasi belanja daerah dengan cara menyegerakan sekaligus melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Seperti paket pekerjaan belanja modal, pekerjaaan jasa, konstruksi dan jasa lainnya.
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyatakan, secara makro kondisi Jatim untuk realisasi pendapatan dan belanja daerah di tahun 2022 realisasi belanja mencapai 93.76 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 92.44 persen.
Jatim, masih menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24.99 persen di bawah DKI Jakarta (*)
Reporter: Lutfiyu Handi|Editor: Arifin BH
.jpg)
