Surabaya-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebagai bentuk intervensi selama pandemi Covid-19. Namun, menurut catatan DPRD Surabaya bantuan yang mengalir hingga kini berasal dari dari CSR, Pemprov Jatim dan juga pemerintah pusat.
Untuk itu, Wakil Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba mendorong pemkot untuk segera menyalurkan bantuan yang bersumber dari dana APBD yang sudah dianggarkan.
“APBD yang telah disiapakan dalam penanganan Covid-19 sebesar Rp 160 miliar. Kami dari fraksi PKB mendorong untuk mendistribusikan bantuan dari dana tersebut,”ujarnya di kantor DPRD kota Surabaya, Senin (18/5/2020)
Menurut Habiba bantuan yang diberikan oleh pemkot selama ini dirasa masih kurang. Untuk itu perlu adanya tindakan supaya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa segera menerima bantuan.
“Ini harus bisa diselesaikan, yang bisa menyelesaikan adalah Pemerintah Kota Surabaya,” ujarnya.
Habiba juga menanyakan kejelasan anggaran sebesar Rp 160 miliar tersebut, sebab hingga saat ini belum ada rincian dari penggunaanya.
“Dipakai apa anggaran tersebut, apa terus disimpan? Sedangkan masyarakat masih bingung untuk mencari makan,” jelasnya.
Sebab, lanjut habiba, pemkot telah berjanji akan mendistribusikan Jaring Pengaman Sosial pada akhir bulan April hingga bulan Mei.
“Saya menagih ucapan pemkot untuk segera mengakhiri polemik bantuan yang menjadi keresahan di tengah masyarakat sehingga RT/RW tidak menjadi korban adanya kekacuan ini,” tegasnya. (adv)
.jpg)
