Jakarta- Gegara corona, KPU pun tengah menyiapkan sejumlah peraturan (PKPU) apabila Pilkada Serentak 2020 tetap digelar Desember. Menurut Komisioner KPU, Hasyim Asyari, ada banyak hal yang akan menjadi pertimbangan KPU apabila pilkada digelar dengan menggunakan protokol COVID-19.
Hal yang paling teknis misalnya terkait dengan tinta sebagai tanda pemilih sudah mencoblos. Menurut Hasyim, tinta tersebut tentu sudah tidak bisa digunakan bergantian antara pemilih satu dengan yang lain. Maka tindakan itu bisa menjadi sarana penyebaran COVID-19.
"Soal tinta misalnya, kalau dicelup ramai-ramai ini kan bisa jadi media penyebaran COVID-19, apakah ada metode lain? Ini yang jadi perhatian KPU sampai soal teknis-teknisnya," ujar Hasyim dalam diskusi virtual bertajuk 'Pilkada di Tengah Pandemi, Realistiskah?', Selasa (26/5).
"Soal pelipatan kertas suara juga ini kan melibatkan banyak orang, pasti orang akan kumpul. Nah, ini bagaimana prosedurnya?" lanjutnya.
Kemudian, lanjut Hasyim, bagaimana mekanisme setiap orang yang akan datang ke TPS. Misalnya, apakah harus dilakukan pemeriksaan suhu tubuh saja atau wajib menyertakan surat keterangan bebas Covd-19.
"Apakah setiap orang ke TPS harus diperiksa suhu tubuhnya? Atau justru mau tidak mau harus berbekal surat bebas COVID-19, karena potensial menyebarkan, kalau seperti itu bagaimana. Kemudian kalau saya baca ya, surat keterangan bebas COVID-19 itu terbatas selama 9 hari," ujarnya.
Termasuk soal kapasitas TPS yang hanya 800 orang. Maka dengan digunakan protokol COVID-19, tentu potensi molor pencoblosan bisa terjadi yang awalnya pukul 07.00 sampai dengan 13.00. Dan hal itu berimbas pada peningkatan biaya.
Kemudian, Hasyim juga menyampaikan bagaimana tentang metode memilih bagi orang yang positif corona. Bagaimana prosedurnya apakah harus didampingi atau ada metode lain. Intinya, kata dia, KPU secara serius mempertimbangkan itu semua.
"Terus mereka yang terbukti positif apakah boleh milih? bagaimana mereka memilih? didampingi tenaga medis? ini kita harus pikirkan serius. itu saya kira semacam prasyarat kalau pilkada tetap dilakukan Desember," tutur Hasyim.(ist)
.jpg)
