Surabaya- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikanLaporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya akhir tahunanggaran 2019 kepada DPRD Kota Surabaya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRDKota Surabaya, Kamis (28/5/2020).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Risma memaparkan laporanberbagai program pembangunan selama 2019 dihadapan Ketua DPRD Surabaya, AdiSutarwijono dan para wakil ketua serta anggota DPRD Kota Surabaya. Baik yanghadir di ruang sidang paripurna DPRD maupun yang mengikuti rapat secaravirtual.
Dalam paparannya, Wali Kota Risma mengatakan, pada tahun2019 Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ditetapkan Rp 8,73triliun dengan realisasi Pendapatan Daerah Rp 8,76 triliun atau 100,37 persen.Angka itu, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 5,38 triliun atau102,81 persen, Pendapatan Transfer Rp 3,10 triliun atau 96,42 persen, danLain-lain Pendapatan yang Sah Rp 278,908 miliar atau 100,01 persen.
"Tingkat kemandirian ekonomi di tahun 2019 juga dapatterlihat dari besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran serta pajak bumi danbangunan sebesar 50 persen dari total pajak daerah yang diterima KotaSurabaya," kata dia.
Sedangkan untuk Anggaran Belanja tahun 2019, ditetapkansebesar Rp 9,93 triliun dengan realisasi Rp 9,16 triliun atau 92,26 persen.Terdiri dari belanja operasi Rp 6,40 triliun atau 91,97 persen, belanja modalRp 2,75 triliun atau 93,28 persen, belanja tidak terduga Rp 1,574 miliar atau11,88 persen, dan transfer Rp 2,218 miliar atau 100 persen.
Wali Kota Risma menjelaskan, dalam persaingan global, pemkottelah menyediakan berbagai fasilitas untuk mempermudah investasi, seperti MalPelayanan Publik, hingga perizinan online melalui Surabaya Single Window (SSW).Hasilnya, izin realisasi investasi pun meningkat. Pada tahun 2019, izinrealisasi investasi mencapai 17.389 atau meningkat 27,89 persen dari tahun 2015sebagai tahun dasar.
"Tidak hanya pada kemudahan investasi, dukunganterhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga dilakukan. Pemkot membangun67 Fasilitas ekonomi Rakyat, meningkatkan aksesibilitas pemasaran pada UMKMBinaan Pemkot Surabaya, memfasilitasi sertifikasi produk serta penyediaan standUMKM di mal," ujarnya.
Pada rapat paripurna kali ini, wali kota perempuan pertamadi Surabaya ini juga memaparkan hasil capaian misi kinerja penyelenggaraanpembangunan daerah pada tahun 2019. Di antaranya yakni, mewujudkan Sumber DayaManusia (SDM) yang berkualitas. Pada tahun 2019, IPM (Indeks PembangunanManusia) mencapai angka 82,22 meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 81,73.
Sejak tahun 2016, IPM Kota Surabaya berkategori “sangattinggi” dan pada tahun 2017 – 2019 IPM Kota Surabaya merupakan yang tertinggidi Jawa Timur. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya padatahun 2019 mencapai 5,87 persen, lebih rendah dibandingkan dengan KotaMetropolitan lain.
"Pencapaian tersebut didukung melalui optimalisasiprogram dan kegiatan, baik pada urusan wajib pendidikan, kesehatan,pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, kepemudaan dan olahragaserta tenaga kerja," terangnya.
Dalam upaya mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yangterpadu dan efisien, pada tahun 2019 telah dilakukan upaya pemeliharaan ataurehabilitasi saluran drainase dan boezem di 1.339 lokasi. Selain pembangunandrainase untuk meningkatkan aksesibilitas, di 2019 Pemkot Surabaya telahmelakukan pembangunan jalan sepanjang 8,55 kilometer. Dengan demikian, sampaidengan tahun 2019 panjang jalan yang terbangun sebanyak 1.710,69 kilometer.
“Pencapaian misi ini tercermin dalam indeks ketimpanganwilayah yang menggambarkan pemerataan pembangunan atau kesenjangan wilayahantar kecamatan di Kota Surabaya yang pada tahun 2019 mencapai 0,665,”ungkapnya.
Tak hanya itu, selain memaparkan berbagai capaian misi yangtelah ditetapkan, ia juga mengaku, bahwa di tahun 2019 pemkot telahmelaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak. Upaya ini dilakukan untukmenjalin kemitraan dan sinergi pembangunan. Di tahun 2019, telah dilaksanakankerjasama dengan 27 Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada bidang teknologidan informasi, pendidikan, pariwisata, perdagangan dan pertanian.
“Sedangkan kerjasama antar daerah luar negeri, dilakukandengan 9 kota dan kerjasama dengan instansi pihak ketiga dilaksanakan dengan 70lembaga,” ujarnya.
Wali Kota Risma menambahkan, seluruh laporanpertanggungjawaban yang disampaikan ini merupakan representasi kinerja yangtelah dihasilkan bersama, dan dengan segala daya dan upaya serta dukungankemitrasejajaran Eksekutif-Legislatif yang terbangun saat ini.
“Saya berharap penyampaian laporan ini merupakan sebuahlaporan pertanggungjawaban yang hasilnya akan menjadi bahan evaluasi dalampenyelenggaraan pemerintahan Kota Surabaya di masa mendatang,” pungkasnya.
Sebagai diketahui, selama masa pandemi Covid-19, rapatparipurna di Gedung DPRD Kota Surabaya dilaksanakan melalui protokol kesehatandan menggunakan video teleconference. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasipenyebaran Covid-19. (*)
.jpg)
