Sidoarjo - Tanggal 29 Mei 2020 merupakan tahun ke -14 tragedi luapan lumpur Lapindo, yang menenggelamkan belasan desa di 3 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi bertajuk menolak lupa tragedi 14 tahun lumpur lapindo.
Selain itu, sejumlah warga korban lumpur Lapindo serta warga terdampak tidak langsung mendesak pemerintah agar secepatnya memperhatikan kondisi lingkungan dan warga sekitar yang masih tinggal di sekitar area tanggul lumpur di beberapa tempat yang saat ini dilakukan pengeboran kembali.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) kabupaten Sidoarjo menolak adanya pengeboran jilid 2 dan mendesak pemerintahan untuk lebih tegas dalam menanggapi isu lumpur Lapindo ini dengan serius.
“Yang paling utama adalah penolakan pengeboran dan pertambangan di wilayah permukiman. Pemerintah jangan lupa bahwa sudah berapa banyak warga dan berapa desa yang sudah terkubur dan tenggelam karena lumpur, kemudian apakah akan ada tragedi lumpur Lapindo jilid ke 2 jika saat ini masih saja diberi kebebasan untuk mengulangi pengeboran tersebut" ujar Doni Ketua PC.IMM Kab. Sidoarjo. kepada lenteratoday Jum'at (29/5/2020).
Selain itu, pemerintah daerah harus selalu memperhatikan bagaimana kondisi warganya, yang selama ini hidup dalam ancaman dan bahaya pencemaran lingkungan akibat lumpur Lapindo yang masih meluap hingga kini.
“Saya rasa sampai saat ini belum begitu diperhatikan secara total, bahkan bisa juga dikatakan masih belum, dengan bukti bahwa keadaan tanah dan air juga udara masih tetap, malah saat ini tetap ingin melakukan pengeboran di lain daerah yang tidak jauh dari kejadian pada awalnya" Imbuh Doni.
perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah dampak lingkungan dan mendengarkan jeritan rakyat yang semakin hari semakin takut akan adanya tragedi lumpur ke 2 jika pengeboran ini terus-menerus dilakukan.
dampak serius pencemaran lingkungan akibat lumpur Lapindo selama 14 tahun ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Tidak hanya kerusakan lingkungan berupa turunnya kualitas tanah dan air, merosotnya kualitas kesehatan warga yang terpaksa harus hidup di luar peta area terdampak lumpur juga menjadi sorotan.
keinginan warga itu yang pasti adalah keadilan dan tolak pengeboran baru, jangan sampai nanti akan ada tragedi lumpur Lapindo jilid ke 2 yang semakin membuat warga takut dan panik dengan terus nya dilakukan pengeboran sampai hari ini.
Pemerintah didesak untuk melakukan pendataan administrasi kependudukan yang baik terhadap warga yang tinggal di sekitar tanggul lumpur, maupun penyintas lumpur Lapindo lainnya yang saat ini sulit untuk dideteksi tempat tinggal barunya.
Situasi ini harus segera direspon oleh pemerintah, misalnya dengan memberikan jaminan kesehatan menyeluruh kepada warga. ditambah juga dengan tidak adanya pendataan administrasi yang baik di Porong, sehingga sekarang tidak diketahui berapa sebetulnya jumlah korban lumpur Lapindo. Hal ini kemudian menghambat usaha untuk pemulihan, karena kita tidak tahu total jumlah korban lumpur Lapindo itu ada berapa, dan tersebar di mana saja.(pin)
.jpg)
