MALANG (Lenteratoday) - Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengungkapkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2023 nanti, pemeliharaan jalan dan peningkatan perbaikan pasar tradisional di Kota Malang, akan menjadi fokus utama.
"Yang urgent di PAK itu terkait pasar sama jalan, artinya pemeliharaan jalan berlubang. Kalau drainase belum, itu masuk di APBD murni 2024 karena anggarannya besar. Terkait Kayutangan juga sudah selesai, tidak akan kita anggarkan lagi, pengerjaan terakhir kan koridor 3 itu angkanya Rp 6 miliar itu udah terakhir," ujar Made, saat dikonfirmasi awak media, Jumat (7/7/2023).
Dalam upaya peningkatan perbaikan pasar-pasar tradisional di Kota Malang, Made mengatakan, pentingnya memperhatikan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) sebelum pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) untuk dimasukkan dalam PAK APBD 2023. Menurutnya, saat ini Pansus Perbaikan Pasar tengah fokus dalam mengurai permasalahan dan melakukan percepatan penanganan di 3 pasar Kota Malang, yakni Pasar Besar, Pasar Induk Gadang, dan Pasar Blimbing.
"Makanya Pansus pasar ini ngebut. Tapi walaupun begitu, pasti nanti tetap ketemu terbentur pada regulasi karena tersandra oleh Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga. Tapi ya kita akan tetap upayakan," tambahnya.
Di sisi lain, terkait dengan pemeliharaan jalan, Made menjelaskan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab Dinas PUPR Kota Malang. Mengingat situasi cuaca ekstrem yang terjadi saat ini, Made menekankan bahwa penting bagi Pemkot Malang untuk dapat memfokuskan penambahan anggaran dalam pemeliharaan jalan, baik yang akan dilakukan secara rutin ataupun insidentil untuk menghadapi dampak fenomena El-Nino.
"Kalau untuk penambahan jalan baru kan anggarannya besar. Gak mungkin di bawah Rp 200 juta. Itu akan kita masukkan di APBD murni 2024. Kalau ada pengajuan PU akan kita arahkan karena kebijakan umum anggaran ini, setelah ini pembahasan APBD murni 2024. Kalau di PAK kan fokusnya ke pemeliharaan jalan," terang Made.
Sebelumnya, Made juga menyoroti pentingnya penundaan lelang pengadaan proyek yang belum dilaksanakan, dan memfokuskan APBD perubahan pada 2 prioritas yakni pemeliharaan jalan dan perbaikan pasar. Sebagai contoh, Made menyebutkan rekomendasinya agar proyek renovasi GOR Ken Arok dengan anggaran Rp 3,5 miliar ditunda dan dimasukkan dalam APBD murni tahun 2024. Menurutnya, hal tersebut juga bertujuan agar pelaksanaan proyek berjalan tepat waktu.
"Kita melihat kalau itu (GOR Ken Arok) belum dilaksanakan, belum dilelang, lebih baik ditunda saja untuk dimasukkan dalam APBD murni 2024. Kemudian beberapa pengerjaan di masing- masing OPD yang belum lelang, lebih baik dilebur, artinya dicoret, kita geser untuk ke yang lain. Tapi harus dianggarkan di APBD murni 2024. Karena pasti tidak akan nutut waktunya," ungkapnya.
Lebih lanjut, dalam konteks ini, Made menekankan bahwa proses lelang yang normal membutuhkan waktu sekitar 2 bulan, sementara masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, saat ini kurang dari 2 bulan setengah. Oleh karena itu, pengadaan melalui E-katalog, sambung Made, masih memungkinkan jika tanpa melalui proses lelang dan hal tersebut menurutnya dapat menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan.(*)
Reporter: Santi Wahyu/Editor:widyawati
