MALANG (Lenteratoday) - Wali Kota Malang, Sutiaji, mengungkapkan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di wilayahnya.
Sebelumnya, fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS DPRD Kota Malang, mengatakan bahwa Pemkot Malang masih mempunyai pekerjaan rumah untuk menuntaskan masalah kemiskinan, sebab di tahun 2022 angka kemiskinan di kota Malang masih berada di angka 4,37 persen atau sekitar 38,56 ribu jiwa.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sutiaji mengatakan, meskipun persentase kemiskinan di 2022 masih berada pada angka 4,37 persen, namun telah terjadi penurunan sebesar 0,25 persen dari permasalahan kemiskinan di tahun sebelumnya. Kendati demikian, ia mengakui bahwa indeks kedalaman kemiskinan yang meningkat perlu menjadi perhatian serius.
"Pertama, kami akan membuat database kesejahteraan sosial, di mana di dalam nya akan menghasilkan data untuk mengetahui by name, by address dan by need masyarakat yang miskin. Di dalamnya juga ada kategori kemiskinan ekstrem, miskin, dan mendekati miskin, yang juga digambarkan kebutuhan apa yang paling diperlukan, sehingga penanganan kemiskinan tepat sasaran," ujar Sutiaji, dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda Jawaban Wali Kota Malang terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, Jumat (7/7/2023).
Selain itu, menurut Sutiaji, pihaknya juga akan meningkatkan pemerataan pendidikan sebagai langkah untuk mengurangi tingkat penduduk putus sekolah, melalui alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BosDa) dan program beasiswa. Menurutnya, hal ini akan berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas akses pendidikan.
Tak hanya itu, pria berkacamata ini juga menyebutkan bahwa Pemkot Malang telah memiliki fokus pada pengembangan UMKM, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sutiaji berharap agar upaya ini dapat bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya dengan mendorong pemberdayaan pelaku usaha lokal, meningkatkan alokasi belanja daerah untuk mendukung UMKM lokal, serta memfasilitasi pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil.
"Kemudian yang tidak kalah penting, menurut kami yaitu meningkatkan kesehatan, antara lain adanya Universal Health Coverage (UHC) yang tak terbatas hanya pada pengobatan gratis, tetapi juga mencakup pengelolaan semua komponen kesehatan," serunya.
Selain mengatasi masalah kemiskinan, orang yang menduduki kursi N1, ini juga menyoroti isu tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Malang. Meskipun angka TPT pada tahun 2022 masih cukup tinggi, yakni sebesar 7,66 persen, ia menegaskan bahwa telah terjadi penurunan sebesar 1,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tapi kalau dibandingan dengan beberapa kota di Jawa Timur, maka Kota Malang masih menduduki peringkat ke dua setelah Kota Batu yang mempunyai angka pengangguran terbuka sebesar 8,43 persen. Jadi di sini, kami akan meningkatkan mutu tenaga kerja, misalnya dengan pelatihan untuk penduduk miskin dan juga adanya program-program bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu," pungkasnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu | Editor :Lutfiyu Handi
