
JAKARTA (Lenteratoday) -Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kembali menegaskan bahwa seluruh jajaran TNI bersikap netral di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Yudo sekaligus meminta kepada seluruh peserta pemilu untuk menghormati netralitas TNI tersebut, tanpa terkecuali.
Penegasan itu disampaikan Yudo menyusul adanya pencopotan baliho bergambar bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo di area Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, dicopot TNI pada hari Sabtu.
"Sesuai dengan yang saya sampaikan tentang netralitas TNI ini sudah saya sampaikan kepada jajaran dan bahkan juga sudah dipasang dimana-mana, rekan-rekan semua tahu yang nomor dua itu kan tidak memasang tanda-tanda di lingkungan atau di area TNI," tegas Yudo di Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Jawa Barat.
Jauh sebelum pesta politik lima tahunan dimulai, Yudo memang telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk berkomitmen netral dalam menghadapi Pemilu 2024.
Ada lima hal yang menjadi penekanan Yudo, baik kepada prajurit TNI maupun keluarganya. Pertama, prajurit TNI tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta pasangan calon yang diusung, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

Ketiga, keluarga TNI yang memiliki hak pilih atau hak individu selaku warga negara, dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
Penekanan keempat, tidak memberikan tanggapan atau komentar dan mengunggah apapun terhadap hasil quick count yang dikeluarkan oleh lembaga survei.
Kelima atau terakhir, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlihat politik praktis, memihak, dan memberikan dukungan partai politik beserta paslon yang diusung.
“Demi menjaga netralitas TNI dalam pemilu tahun 2024,” ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono dalam keterangan tertulis, dikutip dari Kompas pada Selasa (18/7/2023).
Sesuai aturan
Adapun pencopotan baliho tersebut bermula dari pesan singkat yang diterima Dandim Muara Teweh, Letkol Inf Edi Purwoko dari putra Bupati Barito Utara Nadalsyah, bernama Ahmad Gunadi.
Dalam pesan singkatnya, Gunadi meminta izin untuk memasang banner kegiatan festival musik di lahan milik Kodim 1013/Mtw. Namun ketika Dandim melihat kiriman foto tersebut, dirinya menyadari adanya kejanggalan berupa foto Ganjar di baliho sebelahnya.
Dandim kemudian memperintahkan perwira seksi logistik (Pasilog) berkoordinasi dengan Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara untuk mencopot baliho itu. Namun, dalam video yang beredar luas di media sosial, justru muncul narasi "Arogan Oknum TNI Ancam Relawan Copot Baliho Ganjar Pranowo".
Yudo menegaskan bahwa dari laporan Dandim Muara Teweh, aparat TNI sudah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Bupati Barito Utara.
Ia memastikan bahwa pencopotan tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ia pun menyayangkan narasi tidak benar yang justru muncul di media sosial.
"Karena itu dipasang, izinnya awalnya tidak dipasang di situ, tapi (kok dipasang) di situ. Ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kok dipasang di situ. Sudah jelas tentang netralitas TNI," ucapnya.
"Saya sudah tanya langsung kepada yang bersangkutan Dandim Muara Teweh, kejadiannya seperti itu. Jadi tidak seperti yang di running text seolah-olah 'TNI mencopot', (tapi) melepas sesuai mekanisme yang ada," imbuhnya (*)
Editor: Arifin BH