SURABAYA (Lenteratoday) - Kondisi Israel bisa makin chaos jika putusan sidang terkait rancangan undang-undang yang akan membatasi kemampuan hakim Mahkamah Agung tidak bisa memberi kepuasan pada puluhan ribu pengunjuk rasa yang turun di jalan-jalan di Yerussalem. Hari ini, Senin (24/7/2023) rencananya akan dilakukan pungutan suara untuk pengambilan putusan tersebut.
Pemungutan suara akan dilakukan di Knesset pada rancangan undang-undang yang akan membatasi kemampuan hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pemerintah yang mereka anggap "tidak masuk akal".
Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Yerusalem menentang proposal Netanyahu untuk mengekang kekuasaan hakim, yang dikhawatirkan para kritikus akan merusak demokrasi Israel, saat anggota parlemen memperdebatkan RUU tersebut hingga Minggu malam.
Demonstran yang mendukung pemerintah dan rencana reformasinya berunjuk rasa di Tel Aviv, pusat protes anti-pemerintah selama 29 minggu berturut-turut.
Ketika krisis tampaknya akan memuncak, Presiden Isaac Herzog kembali dari kunjungan ke Amerika Serikat dan langsung pergi ke Pusat Medis Sheba untuk bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang baru selesai menjalani operasi pemasangan alat pacu jantung pada Minggu malam (23/7/2023)
"Ini adalah masa darurat. Kesepakatan harus dicapai," kata Herzog dalam pernyataan yang dikeluarkan kantornya, dilansir AFP, Senin (24/7/2023).
Herzog kemudian bertemu dengan ketua oposisi Yair Lapid dan juga akan berunding dengan tokoh oposisi lainnya, Benny Gantz.
Kekuatan pendorong di belakang reformasi, Menteri Kehakiman Yariv Levin, mengatakan RUU yang diajukan kepada anggota parlemen pada Senin telah mengalami perubahan untuk mengakomodasi kritik, tetapi menambahkan bahwa koalisi masih terbuka untuk "pemahaman".
"Pengertian berarti kesediaan oposisi untuk membuat konsesi juga," katanya kepada para pendukung di rapat umum Tel Aviv.
Pemerintah Netanyahu, yang mencakup sekutu Yahudi sayap kanan dan ultra-Ortodoks, berpendapat bahwa reformasi yang diusulkan akan mencegah kewenangan yang berlebihan oleh hakim yang tidak terpilih dan memastikan keseimbangan kekuasaan yang lebih baik.
Lawan menuduh Netanyahu, yang telah melawan tuduhan korupsi di pengadilan, sebagai konflik kepentingan dan beberapa pengunjuk rasa menjulukinya sebagai "menteri kejahatan".
"Kita harus terus menekan, kita harus menjaga demokrasi kita," kata seorang demonstran, Amir Goldstein, yang menghabiskan malam di kamp protes di luar parlemen.
Di dalam Knesset, pemimpin oposisi Lapid terus menggaungkan penolakan atas RUU tersebut.
"Kami ingin terus hidup di negara Yahudi dan demokratis. Kami harus menghentikan undang-undang ini," tuturnya.
Perubahan peradilan yang diusulkan telah memecah belah bangsa dan, sejak pembukaannya pada bulan Januari, memicu salah satu gerakan protes terbesar dalam sejarah Israel, juga memicu kekhawatiran di Washington dan di antara sekutu lainnya di luar negeri
Perdebatan diperkirakan akan berlangsung hingga Senin pagi, dengan lebih dari 20 anggota parlemen dijadwalkan untuk berbicara menentang RUU tersebut.
Jika disetujui, klausul "kewajaran" akan menjadi komponen utama pertama dari perombakan menjadi undang-undang. Perubahan lain yang diusulkan termasuk mengizinkan pemerintah untuk berbicara lebih banyak dalam penunjukan hakim. (*)
Sumber : cnbcindonesia | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
