SURABAYA (Lenteratoday) - Rapat Koordinasi terkait Evaluasi PPDB yang telah diundangkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya batal. Agenda yang seharusnya dilangsungkan Senin (24/07/2023) di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kota Surabaya tersebut ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan.
"Saya kecewa ya, karena pada siang hari ini sebetulnya ada undangan dari Komisi D ke Dinas Pendidikan, tapi ternyata, entah karena sesuatu hal, rapat ini tidak bisa diselenggarakan," ungkap Hari Santosa, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya.
Hari melanjutkan, padahal pihaknya ingin menyelesaikan dari banyaknya kasus PPDB yang ada. Pasalnya, hingga hari ini terdapat anak yang tidak bisa mendaftar sekolah. Beberapa kasus di antaranya adalah akibat tidak diterima di Sekolah Negeri, sedang jika mendaftar ke swasta, tentu membutuhkan biaya.
"Ini ada laporan. Ternyata meskipun dia Gamis (Warga Miskin), daftar ke swasta harus bayar juga,"
Atas banyaknya laporan tersebut, Hari mengungkapkan ingin berkumpul dengan Dinas Pendidikan dan mencari jalam keluar, bagaimana ketika murid tidak diterima di Sekolah Negeri itu bisa masuk Sekolah Swasta dan bebas, seperti apa yang diharapkan Wali Kota Surabaya.
"Jangan sampai ada warga Kota Surabaya ini yang Gamis atau Pra Gamis ternyata kesulitan mencari SMP Swasta yang tidak berbayar bagi keluarga miskin," jelasnya.
Ia melanjutkan, Pemerintah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, sebenarnya adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Ia juga menyoroti kata "wajib", yang ketika tidak dillaksanakan berarti mendapatkan sanksi.
"Nah ini masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya apa kita sanksi? Kan tidak mungkin. Yang disanksi ini sebetulnya siapa? Apa pemerintah, apa orangtua?" kritiknya.
Terkait ketidakhadiran Dinas Pendidikan dalam rapat ini, Hari sangat menyayangkan, dan menganggap persoalan PPDB harusnya menjadi prioritas.
"Mungkin ada kesibukan yang luar biasa. Tapi kan masak 1 dinas tidak ada yang bisa mewakili untuk siang ini kita ngobrol. Sebetulnya kan harus ada," ungkapnya.
Puluhan warga wadul kepada Hari. Sehingga ia berharap, selama dua sampai tiga hari ke depan akan mencoba berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Swasta mana saja yang bisa menerima.
"Saya harap kalau kita sama-sama SMP Negeri maupun Swasta ikut bertanggungjawab lah terhadap anak didik yang ada di Surabaya. Jangan sampai warga Surabaya ada yang nggak sekolah," tutupnya.
Reporter: Jannatul Firdaus|Editor: Arifin BH
.jpg)
