MALANG (Lenteratoday) -Proses penjaringan Penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia, saat ini tengah menjadi sorotan, khususnya terkait peluang calon Pj yang diusulkan oleh DPRD masing-masing daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tito Karnavian mengatakan, proses penjaringan calon Pj baik Gubernur, Bupati/Wali Kota, telah diatur dengan teliti melalui sejumlah peraturan, termasuk Peranturan Mendagri (Permendagri) dan Peraturan Pemerintah (PP).
"Jadi prinsipnya untuk Pj Gubernur kita meminta masukan pada DPRD Provinsi. Setelah itu meminta masukan pada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk 6 nama," ujar Tito, ditemui usai menghadiri kegiatan di Universitas Merdeka, Kota Malang, Rabu (9/8/2023).
Proses penjaringan Pj Gubernur akan berlanjut dengan sidang Pra Tim Penilai Akhir (TPA), yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L), termasuk KPK, PPATK, dan badan intelijen, untuk memperoleh 3 nama kandidat.
Partisipasi DPRD memiliki peranan penting dalam mengusulkan tiga calon Pj Bupati/Wali Kota. Hanya saja, keputusan untuk Pj Bupati/Wali Kota akan dicantumkan dalam SK Kemendagri sedangkan Pj Gubernur akan termaktub dalam Keputusan Presiden (Kepres).
"Sehingga bisa saja nanti lolos yang diusulkan oleh DPRD itu bagus. Misalnya kinerjanya, integritasnya," ungkap Tito.
Dalam hal tersebut, Tito menyoroti kemungkinan kendala, seperti masalah hukum pada calon yang diusulkan.
"Tapi bisa juga ada yang calon yang ditunjuk itu ada masalah hukum misalnya. Jadi ya, pengusulan tetap silahkan diajukan, keputusan sangat tergantung dengan K/L," serunya.
Mengenai progres Pj Wali Kota Malang, Mendagri Tito menyebut tidak ada gambaran khusus terkait Pj di kota tersebut. "Semuanya berjalan normal," ungkapnya.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
