MALANG (Lenteratoday) - Merespon tuntutan dari sopir angkutan kota (angkot), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengkonversi alokasi bus sekolah kepada angkutan kota.
Sebelumnya, pada Selasa (1/8/2023) lalu, puluhan sopir angkot menyuarakan aspirasinya dan menagih janji Wali Kota Malang, terkait pengkonversian alokasi bus sekolah sebesar Rp 5,6 miliar untuk dialihkan pada angkutan kota.
Sepekan berlalu, menanggapi hal tersebut, Suwarjana menjelaskan bahwa bus sekolah dan armada minibus lainnya, tetap diperlukan oleh masyarakat. Sebab ia menggarisbawahi bahwa tidak seluruh sekolah memiliki akses jalur angkot.
"Kemudian, untuk angkot sendiri katakanlah dia berada di jalur mana, dia terkadang gak sampai di sekolahan, hanya diturunkan di tengah jalan, kan gak bisa seperti itu. Jadi tetap akan kami pertahanakan bus sekolah dan armada seperti mobil elf itu. Selama ini juga sudah kordinasi dengan Dishub dan sepakat bahwa kami tetap mempertahankan bus sekolah," ujar Suwarjana, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (10/8/2023).
Dalam hal ini, Suwarjana juga menyoroti manfaat sosial yang dihasilkan oleh transportasi sekolah tersebut. "Karena itu tadi, kemanfaatannya juga sangat dirasakan. Lihat kalau pagi, kalau telat sedikit saja, sopir-sopir bus sekolah itu sudah di WA sama wali siswa. Sopir itu rata rata sudah punya nomor yang penumpang rutin itu," sambungnya.
Lebih lanjut, salah satu pejabat eselon II di Kota Malang ini, juga menekankan bahwa armada bus sekolah telah berpartisipasi menghemat biaya orang tua siswa. "Bahkan kalau menurut kami, ada kemungkinan kami akan menambah untuk armada yang elf. Jumlah bus saat ini ada 7, kemudian elf ada 6 kalau gak salah. Jadi totalnya 13 armada. Itu tersebar di 5 kecamatan Kota Malang," tukasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, berpendapat bahwa pihaknya akan mencari jalan keluar yang efektif, guna menghidupkan kembali angkutan publik tersebut. "Tujuannya malah bagaimana agar angkutan publik ini hidup kembali. Kalau bisa, angkutan pribadi itu dikurangi. Pemanfaatannya kendaraan pribadi, yang harus kita fokus adalah angkutan publik agar hidup kembali. Di situ akan kita lakukan kajian," ujar Widjaja.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Widjaja juga mengungkap bahwa Dishub Kota Malang telah melakukan berbagai langkah, salah satunya yakni, memberikan subsidi BBM bagi angkutan kota. Widjaja juga menyebutkan kemungkinan implementasi program "By The Service" (BTS) dari Kementerian Perhubungan, yang dapat mendukung pengembangan angkutan publik di Kota Malang ini.
Di akhir, Widjaja juga menggarisbawahi pentingnya analisa mendalam dalam mengambil keputusan terkait alokasi dan konversi tersebut. "Karena pengadaan bus sekolah itu kan pasti dari awal melibatkan proses analisa juga. Tujuannya untuk memperingan beban masyarakat khususnya orang tua siswa. Jadi, kalaupun dilakukan konversi yang mana anggaran alokasi bus sekolah dialihkan pada angkutan kota, itu perlu ada analisa kembali, ada perhitungan," tandasnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu |Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
