SURABAYA (Lenteratoday) - Dinamika politik jelang Pilpres 2024 semakin menghangat dengan terbentuknya koalisi gemuk yang digalang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo resmi didukung Golkar dan PAN, sehingga koalisi Prabowo menjadi gabungan antara Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi mengatakan, meski Prabowo membawa koalisi gemuk, tidak dengan serta merta memperkuat potensi kemenangannya.
“Nanti dulu. Ada beberapa pertimbangan yang perlu dipikirkan sebelum kita pada kesimpulan koalisi gemuk bakal memudahkan menang Pilpres,” ujar Airlangga kepada media, Selasa (15/8/2023).
Airlangga lantas merinci sejumlah hal. Pertama, sejarah Pilpres langsung di Indonesia. Terutama pada pemilihan Presiden baru saat tidak ada incumbent seperti pada tahun 2014, justru pemenang pilpres saat itu, yaitu Joko Widodo. Saat itu Jokowi didukung oleh koalisi ramping yakni PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura.
“Pilpres ini terkait interaksi antara kandidat capres-cawapres dan pemilih secara langsung. Program, performance, dan rekam jejak menjadi penentu di hadapan pemilih,” ujar doktor alumnus Murdoch University, Australia, tersebut.
Hal kedua, lanjut Airlangga, dalam kajian ilmu manajemen ada istilah “No Giant Can Dance” (tidak ada raksasa bisa berdansa). Meskipun asumsi ini tidak selalu benar, menurut Airlangga, sepertinya hal itu sangat bisa jadi relevan dengan pilpres 2024.
“Apa sebabnya? Karena partai-partai pendukung Prabowo memiliki kepentingan yang bertabrakan satu sama lain, terutama terkait kepentingan sama-sama ingin menjadi cawapres. PKB yang paling awal mengusung ketuanya Muhaiman Iskandar, lalu PAN mengusung Erick Thohir sebagai Cawapres, belum lagi ketua umum Golkar seperti diamanatkan dalam Munas partai tersebut memberi mandat untuk maju Pilpres,” ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan, semua parpol dalam koalisi gemuk Prabowo berambisi untuk menjadi cawapres. “Dalam kondisi demikian maka kemungkinan eskalasi pergerakan dalam koalisi bisa menjadi lamban karena konflik kepentingan yang keras di dalam. Hal ini bisa jadi persoalan setelah kontestasi pilpres 2024 berlangsung,” ujar Airlangga.(*)
Reporter: jannatul firdaus,rls /Editor: widyawati
.jpg)
