Jamin Transparan, Mas Dhito Instruksikan Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kediri Berbasis Komputer

KEDIRI (Lenteratoday)- Pemkab Kediri menjanjikan adil dan transparan dalam seleksi 344 jabatan perangkat desa yang kosong. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana meminta pelaksanaan ujian perangkat berbasis Computer Assisted Test (CAT) guna mendapatkan perangkat desa yang benar-benar profesional.

"Pengisian perangkat supaya tidak terjadi persoalan di kemudian hari, saya minta gunakan CAT atau (menggunakan) komputer," kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito, Kamis (24/8/23).

Sehari sebelumnya, Rabu (23/8/23), Mas Dhito di hadapan kepala desa se-Kabupaten Kediri menjanjikan keterbukaan dan fair dalam seleksi pengisian perangkat desa yang kosong. Langkah ini diambil berkaca pada proses pengisian perangkat desa Desember 2021 lalu, karena terindikasi terjadi kecurangan sehingga proses seleksi sampai diulang.

Saat itu proses seleksi untuk mengisi 146 lowongan perangkat di 68 desa.Dalam proses seleksi berbasis CAT ini, peserta dituntut bisa mengoperasionalkan komputer sebagai standar kompetensi dasar. Dengan begitu SDM perangkat desa merupakan orang yang profesional dan dapat menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan.

Disisi lain, tes CAT dinilai dapat meminimalisir kecurangan, karena urutan pertanyaan ujian yang diberikan kepada masing-masing peserta tidak sama. Kemudian, hasil ujian dapat diketahui peserta karena dapat langsung ditampilkan di layar.

Menurut Mas Dhito, saat ini SDM perangkat desa dituntut bisa mengoperasionalkan komputer. Pasalnya, di era saat ini, terkait surat menyurat sampai pelaporan semua menggunakan komputer.

Untuk itu, Mas Dhito kembali mengingatkan kepala desa supaya memilih perangkat yang memang bisa mengoperasionalkan komputer sebagai syarat utama. "Saya minta basicnya CAT, kalau tidak bisa komputer yo ojo, selebihnya jalan kan sesuai aturan," pesan Mas Dhito.

Proses pengisian kekosongan perangkat pada tahun 2023 sendiri masih menunggu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Pemerintahan Desa yang saat ini masih berada di tingkat Pemprov Jawa Timur. "Perda (untuk) pengisian perangkat akan kita selesaikan di bulan September 2023," ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri Agus Cahyono menyebutkan, Perda Pemerintahan Desa yang baru itu secara umum tidak ada perubahan dengan aturan lama.

Hanya saja, salah satu isi terkait pengisian perangkat desa mengakomodir revisi dari Peraturan Mahkamah Agung. Disebutkan, untuk mengisi kekosongan perangkat, Pemkab tidak diperbolehkan membuat tim terkait pengisian perangkat desa. "Kemudian pihak ketiga yang bekerjasama dalam pengisian perangkat desa murni kewenangan pihak desa," terangnya.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2023 ini terdapat 344 kekosongan jabatan perangkat desa yang tersebar di 187 desa yang ada di 26 kecamatan. Sebagaimana disampaikan bupati, bilamana Perda Pemerintahan Desa dapat selesai sesuai target dan segera disahkan, menurut Agus, proses pengisian perangkat desa bisa dilakukan paling cepat pada Oktober 2023 mendatang.(*)

Reporter: Gatot Sunarko/Editor: widyawati