Pekerjaan rumah (PR) langsung menyambut Presiden, Joko Widodo (Jokowi)dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin terpilih 2019-2024. Sektor ekonomi danpemberantasan korupsi menjadi salah satu yang terberat.
Jokowi dan Ma’ruf amin telah sah dilantik sebagai Presidendan Wakil Presiden untuk periode 5 tahun mendatang. Sebagai periode keduaPresiden Jokowi, secara objektif, banyak kemajuan yang sudah ditorehkan. Namuntidak sedikit yang membutuhkan perbaikan dan ada juga yang cenderung bertolakbelakang dengan cita-cita awal menjabat.
Masih ingatkah dengan kalimat berikut ini? "Memperkuatkehadiran negara dalam melakukan reformasi penegakan hukum yang bebas korupsi,bermartabat dan terpercaya". Ya betul sekali, itu adalah kalimat Nawacitakeempat.
Seolah kontradiktif, revisi Undang-undang KPK yang disahkanSeptember lalu mulai berlaku tanggal 17 Oktober kemarin. Memang tidak semuapasal akan otomatis berlaku juga.
Menurut pengamat hukum tata negara, Bivitri Susanti, adabeberapa poin yang belum secara otomatis berlaku yaitu poin yang membahastentang dewan pengawas dan perubahan status pegawai KPK menjadi ASN.
Menurut Transparency Internasional, Indeks Persepsi KorupsiIndonesia berada di angka 38 pada 2018 membuat Indonesia nangkring di posisi89. Memang ada perbaikan sejak 2015 dari sisi skor. Namun Indonesia masih kalahdengan Singapura, Malaysia, Brunei, Korea Selatan, India dan China.
Sebenarnya masalah korupsi ini adalah masalah yang dibencioleh investor. Menurut survei WorldEconomic Forum (WEF), faktor paling krusial yang bikin investor malasmenggelontorkan duitnya ke Indonesia adalah korupsi.
Relokasi investor asing dari Indonesia ke negara AsiaTenggara lain, terutama Vietnam, Malaysia, dan Thailand, merupakan satu darisejumlah tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh pemerintahan Presiden JokoWidodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan.
Investasi yang keluar dari Indonesia mengakibatkanpengangguran meningkat dan konsumsi rumah tangga menurun, seperti Tiur, yangberimbas pada melambannya pertumbuhan ekonomi. Jumlah serapan tenaga kerjatotal maupun serapan tenaga kerja pada proyek PMA terus berkurang sejak 2016.Pada tahun 2016 serapan tenaga kerja pada proyek PMA mencapai 950 ribu orangatau sekitar 68% dari total serapan tenaga kerja.
Jumlah tersebut turun pada tahun 2017 menjadi 770 ribu orangatau sekitar 65% dari total serapan tenaga kerja total. Pada 2018, serapantenaga kerja pada proyek PMA kembali turun menjadi 490 ribu atau hanya 51% daritotal serapan tenaga kerja
Jokowi juga telah mengatakan bahwa investasi asing (FDI)merupakan kunci bagi Indonesia agar bertahan di tengah ancaman resesi danketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh semakin intensnya perangdagang Amerika Serikat dan China.
"Pertumbuhan ekonomi lambat di kuartal dua, khususnya menjelang Lebaran, padahal itu titik tertinggi dalam satu tahun di mana konsumsi rumah tangga harusnya mencapai di atas 5,2 atau 5,3%. Tapi kelas menengah atas justru menahan belanja, mungkin khawatir soal kebijakan perpajakan, ada juga yang khawatir soal struktur kabinet mendatang," kata Bhima Yudhistira Adhinegara, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta.(ins)
.jpg)
