Blitar - Adanya ratusan data penerima bantuan sosial dampak Virus Corona (Covid-19) yang tidak tepat sasaran, serta adanya warga yang terlewat. Komisi II DPRD Kota Blitar merekomendasikan adanya Posko Pengaduan Bantuan Corona, pada tiap kelurahan di Kota Blitar.
Rekomendasi ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo ketika ditanya mengenai adanya ratusan data penerima bansos yang tidak tepat sasaran, sesuai data Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar. "Bukan hanya data Dinsos, saya dan teman-teman Komisi II maupun anggota dewan yang lain juga banyak menerima keluhan mengenai bansos ini," tutur Yohan, Minggu (7/6/2020).
Dijelaskan Yohan kondisi yang terjadi di masyarakat, mengandalkan pendataan dari RT/RW yang mengakibatkan banyak polemik. "Penjelasan dari pihak Dinsos karena waktu yang terbatas dan segera diminta datanya, oleh provinsi juga pemerintah pusat (Kemensos) akhirnya data juga kurang akurat," jelas politis Partai Gerindra ini.
Demikian juga masih adanya warga yang mestinya layak mendapat bantuan, tapi malah tidak dapat. Ditegaskan Yohan di tingkat RT/RW agar lebih digiatkan lagi pendataannya, serta penyampaian informasi ke masyarakat lebih intens agar lebih paham. "Bahkan disampaikan Presiden Jokowi, rakyat yang merasa layak mendapat bantuan dan tidak dapat silahkan lapor ke RT/RW atau ke desa/kelurahan," tegasnya.
Oleh karena itu, Yohan merekomendasikan adanya Posko Pengaduan Bantuan Dampak Corona di tiap kelurahan. Bisa menjadi sarana verifikasi dan validasi data, warga yang layak mendapat bantuan atau tidak pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinsos Kota Blitar, Priyo Istanto mengakui adanya data penerima bansos dampak Covid-19 yang tidak tepat sasaran. "Tidak tepat sasaran ini bermacam-macam, ada data ganda, ada PNS, pindah alamat atau meninggal dunia," kata Priyo.
Dari data yang ada jumlah bantuan tidak tepat sasaran diantaranya, paket sembako Bansos dari Provinsi Jatim dari 5.000 paket ada 225 data yang tidak tepat sasaran. Kemudian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos untuk tahap pertama 8.582 penerima, disalurkan 8.115 sisanya 467 dinilai tidak tepat sasaran. "Tahap pertama dikejar waktu dan harus cepat, karena dipaskan dengan momen. Tapi untuk penyaluran tahap kedua ini, kami kejar ketepatan sehingga ada beberapa evaluasi," tandasnya.
Ditambahkan Priyo untuk penyaluran tahap kedua, Dinsos telah koordinasi dengan para lurah dan camat, untuk mengganti dengan data yang mendekati benar pungkasnya. (ais)
.jpg)
