Surabaya - Dr Ir Jamhadi, MBA selaku Tim Ahli KADIN Jawa Timur didelegasikan Ir H La Nyalla Mahmud Mattalitti menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan di Hall Hotel Elmi Surabaya, pada Senin siang, 21 Oktober 2019.
Dalam paparannya bertema "Kebutuhan Pelaku Usaha Dalam Percepatan Investasi Daerah", Jamhadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan harga gas, tarif listrik, kinerja investasi, hingga rekomendasi untuk perbaikan iklim investasi, perdagangan, dan pariwisata.
“Situasi ekonomi dunia dinamis,bahkan ada negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negatif. Disaat negaralain berlomba-lomba menarik investasi dan TTI (trade, tourism, investment) dariFDI (foreign direct investment) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)tetap tumbuh, di masing-masing provinsi di Indonesia juga saling berlomba-lombauntuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha dalam melaksanakan investasinya. Jawa Timur harus berdampingan dengan provinsiatau negara lain untuk mempengaruhi FDI maupun PMDN tetap tinggal di Jatim,bahkan memperbesar investasinya,” demikian paparan Jamhadi di hadapan sejumlahperwakilan Bappeda se-Jawa Timur.
Jamhadi yang juga menjadiDirektur KADIN Institute ini kembali menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Timurbersama KADIN Jawa Timur serta unsur akademisi dan komunitas harus bergerakagresif dalam meningkatkan kinerja investasi di Jawa Timur. Karenanya, Jamhadiingin perbaikan dari sisi investasi PMDN maupun FDI.
“Segera ada perbaikan adanya kontribusi total PMA dan PMDN Jatim terhadap nasional. Karena pada Januari-Juni 2019 terkoreksi mengalami penurunan, yaitu sebelumnya ranking 2 menjadi ranking ke-4 dengan nilai Rp 32,5 triliun, masih kalah dengan Jawa Tengah. Adapun ranking 1 ialah Jawa Barat sebesar Rp 68,69 triliun, Jakarta sebesar Rp 54,52 triliun, Jawa Tengah sebesar Rp 36,17 triliun, dan di bawah Jawa Timur ialah Banten sebesar Rp 24,6 triliun,” ujar Jamhadi.
Jamhadi sangat optimis, JawaTimur mampu meningkatkan kinerja investasinya. Apalagi, investor menilaikinerja Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada triwulan I2019 semakin membaik. Hal ini tercermin dari indeks kepercayaan investor kepadaPemerintah yang meningkat menjadi 172 dari 156 di triwulan IV 2018.
Tetapi, ekonomi nasional masihterpusat di Jawa. Menurut Jamhadi, dari PDB (produk domestik bruto) pada tahun2018 sebesar Rp 14.8 triliun, Pulau Jawa masih menjadi pusat perekonomiannasional dengan kontribusi sebesar 58,48%, Sumatera 21,58%, Kalimantan 8,20%,Sulawesi 6,22%, Bali Nusa Tenggara 3,05%, Maluku dan Papua 2,47%.
“Itulah tugas kita bersama dalammeningkatkan kinerja TTI di Jawa Timur. Adanya OSS (online single submission)mendukung perizinan lebih mudah dan murah. OSS di Pemerintah Pusat hanyamenerbitkan NIB, ijin usaha, dan ijin komersial. Sedangkan di Pemerintah daerahuntuk pemenuhan komitmen, izin daerah (IMB, amdal/UKL-UPL, SLF, dll). Namun,harga gas, tarif listrik, dan ketersediaan air juga harus bisa bersaing denganprovinsi atau Negara lain. Untuk upah tenaga kerja, sekarang bukan jamannyamembayar upah murah. Tapi harus diiringi oleh peningkatan produktivitas,” tegasJamhadi, yang menjadi Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Alumni (IKBA) Untag 45Surabaya sekaligus Dewan Pembina Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) JawaTimur.
Harga gas di Indonesia, kataJamhadi, masih kalah dengan Singapura atau beberapa Negara ASEAN lainnya. Sebutsaja di Singapura harga gas USD 4 per mmbtu, di Malaysia USD 4,5 mmbtu, diFilipina USD 5,5 mmbtu, di Vietnam USD 7,5 mmbtu. Sedangkan di Indonesia USD9,5 mmbtu.
Demikian juga tarif listrik untukbesar. Meski surplus, di Indonesia tarif listrik masih kompetitif. Daricatatan, tariff listrik untuk industry besar USD 7,47 / kWh, di Malaysia USD7,76 /kWh, Thailand USD 8,36/kWh, Singapura USD 12,72 /kWh, Filipina 11,63/kWh,dan Vietnam 7,41/kWh.
Untuk mendapatkan solusi terkaitdengan tarif listrik, harga gas, dan lainnya yang selama ini menjadi keluhanpengusaha, KADIN Jawa Timur akan segera melakukan audiensi dengan pihak-pihakterkait untuk memberikan masukan supaya kinerja investasi di Jawa Timurmeningkat. Hal itu termasuk pula dalam pemberian tax holiday kepada industritertentu.
Jamhadi juga menyoroti adanya penyediaan lahan industri. Menurut CEO PT Tata Bumi Raya ini, lahan tidak harus membeli, tetapi sistemnya juga bisa sewa. Dengan hal itu, Jawa Timur akan menjadi nomor 1 dalam kinerja investasi yang saat ini masih kalah dengan Jawa Tengah.
Dari catatannya, realisasiinvestasi menurut lokasi PMA di Jawa Timur pada semester I 2019, diantaranya diJombang sebesar Rp 1,54 triliun, Kabupaten Pasuruan Rp 1,04 triliun, Gresik Rp0,78 triliun, Kabupaten Mojokerto Rp 0,75 triliun, Kabupaten Jember Rp 0.73triliun, Sidoarjo Rp 0,66 triliun, Surabaya Rp 0,64 triliun, KabupatenProbolinggo Rp 0,08 triliun, Kabupaten Blitar Rp 0,08 triliun, Banyuwangi Rp0,07 triliun, dan kab/kota lainnya Rp 0,17 triliun.
Adapun rekomendasi daridiantaranya pembentukan sentra UKM atau kawasan industri di dekat pintu masukatau keluar tol, membuat neraca perdagangan, communal branding, hilirisasiproduk, dan lainnya. (*)
.jpg)
