Jakarta — Untuk membangun Indonesia Maju di 2045 dan menjadimesin baru pertumbuhan ekonomi dunia maka pemerintah harus lebih selektif dalammerencanakan belanja infrastruktur. Pandangan tersebut disampaikan anggota FPKSDPR RI, Sigit Sosiantomo.
Sigit Sosiantomo mengingat selama periode pertamapemerintahan Jokowi alokasi anggaran infrastruktur yang tinggi tidakberpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan angkakemiskinan.
“Selama periode pertama Pak Jokowi, alokasi anggaraninfrastruktur memang naik 100% dariRp206,6 Triliun ditahun 2014 menjadi Rp415 Triliun di tahun 2019. Dan kitaapresiasi itu. Sayangnya, kenaikan anggaran infrastruktur itu tidak diikutidengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, hanya 1,55%. Dan angkapertumbuhan stagnan di 5%. Ini sangat menyedihkan,” Kata Sigit dalam keteranganpers, Selasa (22/10/2019).
Seharusnya, kata Sigit, kenaikan anggaran infrastruktur yangtinggi berdampak pada penurunan angka kemiskinan karena anggaran infrastrukturdapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerja. Namun,berdasarkan data BPS, penurunan angka kemiskinan selama periode I Jokowi hanyaturun 1,55% dari sekitar 10,96 persen di bulan September 2014 menjadi 9,41%dibulan Maret 2019.
“Alokasi infrastruktur naik 100%, tapi hasilnya sangat jauhdari yang diharapkan. Bahkan bertolak belakang dari keinginan presiden yangoptimis tahun 2045 seabad Indonesia merdeka Indonesia menjadi negara majudengan penghasilan rata-rata per orang per bulan Rp27juta rupiah,” kata Sigit.
Menurut Sigit, dari pengalamanan menjabat sebagai anggotaDPR RI selama dua periode, pertumbuhan ekonomi 5% tidak cukup untuk menurunkanangka kemiskinan secara signifikan, termasuk mencerdaskan kehidupan bangsadengan membebaskan rakyat dari biaya pendidikan dan memberikan jaminankesehatan bagi rakyat.
“Jadi, ke depan, peningkatan anggaran infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan yangmatang dan selektif. Uangnya mau dialokasikan untuk infrastruktur yang sepertiapa sehingga bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” kata Sigit.
Hal ini diperkuat dengan laporan Bank Dunia yang menyatakanProyek Infrastruktur Jokowi diperiode lalu berkualitas rendah. Dalam laporan bertajuk Infrastructure SectorAssessment Program, Juni 2018, Bank Dunia menyampaikan Pembangunan infrastukturIndoneisa tidak memiliki kesiapan, dan tak terencana secara matang. Bank Duniamenilai Bappenas kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran memadai,untuk mengkoordinasi Goverment Contractinf Agency (CGA) sehingga memberikahasil analisis terbaik untuk setiap proyek. Hal ini membuat Indonesia kalahbersaing investasi dengan Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dam Vietnam.
Peringkat Daya Saing Indonesia dalam Global CompetitivenessIndex yang dirilis World Economic Forum (WEF) tahun 2019 ini juga turun keposisi 50. Salah satu indeks yang diukur adalah infrastruktur yang juga turunke posisi 72. Artinya, pembangunan infrastruktur yang masif masih belum tepatsasaran. Perlu perencanaan yang tepat, implementasi yang benar agar menumbuhkanperekonomian yang tinggi.
“Para pakar ekonomi berteori tentang ekonomi maritimlah yangakan membuat Indonesia maju. Tapi, kenyataan biaya pelabuhan dan transportasilaut belum menjadi berita yang menggembirakan. Disparitas harga dan angkakecelakaan masih tinggi dan konektivitasantar pelabuhan yang melayani pulau-pulau terpencil masih menjadi persoalan yangmemprihatinkan.” Kata Sigit.
Untuk itu, Sigit menyarankan agar peningkatan anggaranInfrastuktur maritim menjadi prioritas dalam program pembangunan infrastrukturJokowi diperiode kedua ini. “Persoalan diatas harus dipikirkan oleh Presidendan mentrinya serta para pakar ekonomi untuk merubah alokasi anggaran sehinggg bisa menjaditrigger pelompatan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8% per tahun dan bisamenjadikan Indonesia sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Sigit.(ufi)
.jpg)
